Tanjungtv.com – Kabupaten Lombok Utara (KLU) membuktikan diri sebagai daerah yang serius membangun masa depan generasi muda. Setelah sukses meraih status Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori pratama, KLU kini mengejar target lebih tinggi: naik ke tingkat madya pada 2025. Prestasi ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen Pemda KLU dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal.
KLA adalah sistem pembangunan holistik yang menjamin pemenuhan hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan khusus. Prinsip utamanya jelas: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, tumbuh kembang, dan penghargaan terhadap suara anak. Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas. “Kami sudah mulai, dan sekarang terus melakukan evaluasi untuk mencapai target madya. Ini adalah kerja bersama seluruh pihak,” tegasnya.
Hasil evaluasi mandiri KLU pada 2023–2024 menunjukkan angka menjanjikan: 834,19 dari skala 1.000. Setelah verifikasi Provinsi NTB, nilai turun menjadi 652,39, namun semangat untuk mengejar predikat madya tak surut. Kusmalahadi mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat data KLA, terutama pada indikator yang masih perlu ditingkatkan. “Ini demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, Faturrahman, mengungkapkan perubahan sistem penilaian KLA. Mulai 2024, penilaian dilakukan dua tahun sekali, bukan tiap tahun. Artinya, KLU punya waktu lebih untuk mematangkan persiapan sebelum penilaian pada 12 Juni 2025. “Kami sedang menyiapkan segala aspek, baik administrasi maupun teknis,” jelasnya.
Keberhasilan KLU meraih KLA kategori pratama membawa manfaat konkret. Daerah ini kini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik dari Kementerian PPPA, termasuk pembangunan gedung UPTD LPA KLU. “Ini efisiensi anggaran yang signifikan. Alhamdulillah, dana yang seharusnya keluar dari APBD bisa dialihkan untuk kebutuhan lain,” kata Faturrahman.
Tak hanya itu, KLU juga memperkuat perlindungan anak dengan menyusun Perda pencegahan pernikahan dini. Langkah ini diharapkan meningkatkan poin KLA sekaligus menekan angka pernikahan anak. Data terakhir mencatat 11 kasus, dengan 5 berhasil dicegah dan 6 lainnya mendapatkan dispensasi. “Kami optimis angka ini akan terus turun,” tutup Faturrahman.
Dengan segala upaya ini, Lombok Utara bukan hanya mengejar predikat, tetapi membangun fondasi kuat untuk generasi emas masa depan. Siap menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia!
