Tanjungtv.com – Gelombang dukungan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) mencapai puncaknya. Ribuan warga dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa bersiap membanjiri Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada Rabu, 15 Mei 2025, dalam aksi solidaritas besar-besaran. Tuntutan mereka jelas: pemerintah pusat harus segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mengesahkan PPS sebagai provinsi mandiri.
BACA JUGA : Wabup Kusmalahadi Lepas 70 CJH Lombok Utara
Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menjadi garda terdepan penggerak aksi ini. Melalui pesan berantai yang viral di media sosial dan grup WhatsApp, KP4S menyerukan seluruh masyarakat Sumbawa—baik yang berada di dalam maupun luar pulau—untuk bergabung atau setidaknya tidak melintasi Pelabuhan Poto Tano pada hari aksi. “Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi panggilan sejarah untuk memastikan hak kami diakui. Papua dan Kalimantan Utara bisa, kenapa Sumbawa tidak?” tulis KP4S dalam pernyataannya.
Aksi ini digadang-gadang sebagai yang terbesar sepanjang perjuangan pemekaran PPS. KP4S menegaskan, aksi akan berlangsung damai tanpa blokade atau gangguan terhadap aktivitas publik. “Kami bukan ingin memutus jalur ekonomi, tapi membuka mata pemerintah bahwa moratorium ini menghambat kemajuan Sumbawa,” tegas salah satu koordinator aksi.
Pemerintah Provinsi NTB, melalui Kepala Diskominfotik NTB Yusron Hadi, menyatakan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat, namun mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban. “Kami mendorong aspirasi disampaikan secara elegan, tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan ekonomi,” ujarnya. Yusron menekankan, kewenangan pemekaran sepenuhnya ada di tangan pusat, sementara Pemprov NTB fokus pada pembangunan daerah.
Di tingkat nasional, Anggota DPR RI Dapil Sumbawa, Johan Rosihan, menyebut aksi ini sebagai momentum tepat. “DPR dan Kemendagri sedang membahas desain DOB baru. Aspirasi Sumbawa harus masuk dalam prioritas,” tegasnya. Johan memastikan, tidak akan ada pemblokiran pelabuhan, karena tujuan aksi adalah menyuarakan tuntutan, bukan konflik.
Dukungan juga mengalir dari kalangan elit lokal. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara diplomatis menyatakan bahwa keputusan pemekaran ada di tangan Jakarta. “Ini adalah aspirasi rakyat Sumbawa yang harus didengar dengan bijak,” kata Johan Rosihan, mengapresiasi sikap netral pemerintah daerah.
Sejarah mencatat, upaya pemekaran PPS sebenarnya sudah memenuhi syarat administratif sejak 11 tahun lalu, namun terbentur moratorium DOB. Kini, dengan gelombang dukungan massif ini, KP4S yakin pemerintah pusat tidak bisa lagi menunda. “Sumbawa siap berdiri sendiri. Waktunya telah tiba!” seru mereka.
Semua mata kini tertuju pada Pelabuhan Poto Tano. Apakah aksi damai ini akan menjadi titik balik pengesahan PPS? Satu hal yang pasti: gelora perubahan di Pulau Sumbawa tak lagi terbendung.
