Tanjungtv.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyelesaikan analisis dokumen hasil penggeledahan di kantor PT Gerbang NTB Emas (GNE) dan Biro Perekonomian Setda NTB terkait dugaan korupsi proyek air minum di kawasan Gili Tramena. Berkas-berkas yang disita kini dalam proses finalisasi berita acara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
BACA JUGA : 71.010 ASN Baru Kemenag Mulai Bertugas 26 Mei
“Tinggal dibuatkan berita acara analisis dokumen yang disita,” tegas Juru Bicara Kejati NTB, Efrien Saputra. Dokumen yang tidak terkait kasus akan dikembalikan, sementara bukti pendukung seperti bukti transfer uang telah diamankan.
Bukti Transfer dan Peran Saksi Ahli
Efrien mengonfirmasi adanya bukti transfer dana terkait proyek kerja sama pengelolaan air bersih di Gili Tramena. Untuk memperkuat barang bukti, Kejati melibatkan saksi ahli dari Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). “Pemeriksaan tinggal proses,” ujarnya.
Pemeriksaan Pejabat hingga Bupati
Sejauh ini, Kejati telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk perwakilan PT GNE, Pemprov NTB, PDAM Lombok Utara, Direktur PT BAL, dan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. “Najmul diperiksa karena perjanjian kerja sama muncul saat ia menjabat di periode sebelumnya,” jelas Efrien.
Pelanggaran Izin dan Deviden yang Hilang
PT GNE dan PT BAL disebut menjalankan bisnis air bersih sejak 2019 tanpa izin kementerian. Lebih mengejutkan, sebagai Perusda, PT GNE tak pernah menyetor deviden ke Pemprov NTB. Temuan BPK pada 2024 memicu teguran Kemendagri agar Pemprov NTB mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut.
Langkah Selanjutnya: Ke Pengadilan
Kejati masih fokus melengkapi barang bukti dan keterangan saksi sebelum menghitung kerugian negara. Proses hukum akan berlanjut setelah bukti dinyatakan sah oleh pengadilan.
Dengan temuan ini, publik menanti transparansi dan keadilan dalam penyelesaian kasus yang menyangkut hajat hidup masyarakat Gili Tramena.
