Tanjungtv.com – Masalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih jauh dari tuntas. Dua sektor utama, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), menjadi sorotan akibat lambatnya penyerapan dan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim (HK), secara tegas menyatakan bahwa klaim Pemprov NTB tentang DAK 2024 yang berjalan lancar adalah tidak benar. “Saya tantang siapa pun yang bilang DAK ini sudah beres. Faktanya, dari ujung Ampenan sampai Sape, masalahnya sama: proyek mangkrak atau tidak sesuai perencanaan,” tegas HK saat diwawancarai Lombok Post (23/5).
HK, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTB, membeberkan sejumlah proyek strategis yang belum rampung, seperti RSUD Mandalika dan Islamic Center. “Mana buktinya proyek-proyek ini sudah 100% selesai? Justru kami menerima laporan bahwa fisiknya belum sesuai target,” ujarnya.
Tak hanya infrastruktur, sektor pendidikan juga dinilai bermasalah. Banyak sekolah penerima DAK 2024 yang mengalami kendala, mulai dari pembangunan tidak tuntas hingga ketidakjelasan penggunaan dana. “Ini bukan sekadar laporan, tapi fakta di lapangan yang harus dipertanggungjawabkan,” tambah HK.
Sebelumnya, DPRD NTB menolak usulan hak interpelasi terkait DAK 2024 dalam paripurna. Namun, HK menegaskan bahwa komitmen pengawasan melalui komisi terkait (Komisi IV untuk PUPR dan Komisi V untuk Dikbud) harus tetap dijalankan. “Interpelasi ditolak, tapi bukan berarti kita tutup mata. Komisi harus bergerak melakukan audit dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk memastikan dana rakyat tidak diselewengkan,” tegasnya.
Penolakan hak interpelasi sempat menuai kontroversi, tetapi DPRD NTB memilih pendalaman masalah via jalur komisi. HK berharap langkah ini tidak sekadar formalitas. “Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan publik. DAK harus dikawal sampai tuntas, bukan hanya di atas kertas,” pungkasnya.
Fokus Positif:
Meski menyoroti masalah, berita ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai solusi, serta mendorong kolaborasi antara DPRD dan Pemprov NTB untuk perbaikan ke depan.
