Tanjungtv.com – Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tengah dihadapkan pada kekosongan sejumlah jabatan strategis, menyusul masa pensiun sejumlah pejabat senior dan pengunduran diri yang mengejutkan untuk mengikuti Pilkada. Kondisi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan beberapa posisi penting eselon II yang mempengaruhi stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah.
Salah satu jabatan yang kini kosong adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, setelah Samsul Rizal resmi pensiun pada 1 September 2024. Samsul Rizal selama ini dikenal sebagai figur yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah, menjadikan kekosongan ini sebagai tantangan besar bagi keberlangsungan manajemen keuangan di NTB.
Tidak hanya itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Mohammad Rum, dan Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, juga memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Kedua pejabat ini memilih jalur politik dengan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima dan Lombok Barat yang akan digelar pada November 2024. Keputusan ini dinilai mengejutkan banyak pihak dan menjadi pemicu diskusi mengenai kesiapan regenerasi di tubuh birokrasi NTB.
Selain itu, beberapa jabatan lain di lingkup Pemprov NTB juga mengalami kekosongan. Di antaranya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Jabatan-jabatan ini krusial dalam mendukung inovasi dan investasi di NTB yang sedang menggeliat dengan berbagai program strategis.
Menanggapi kekosongan jabatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, dengan tegas menyatakan bahwa situasi ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Ia menekankan bahwa seluruh sistem birokrasi telah dipersiapkan dengan matang, sehingga proses pengisian jabatan akan segera dilakukan setelah kekosongan terjadi. “Tidak ada istilah vacuum power, semua berjalan dengan baik,” tegas Hassanudin dalam keterangannya, Jumat (30/8).
Rumor yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran diri Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, yang dikabarkan ingin mengejar posisi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), juga sempat menghebohkan publik. Namun, Hassanudin dengan cepat membantah rumor tersebut. “Itu hanya cita-cita pribadi, belum ada keputusan resmi,” ujarnya menegaskan.
Di sisi lain, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, mengakui bahwa memang banyak posisi strategis yang kosong, namun memastikan bahwa semuanya sudah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt). Yusron, yang juga mantan Kepala Satpol PP NTB, menambahkan bahwa proses pengisian jabatan definitif akan dilakukan setelah ada keputusan final dari pemerintah pusat.
Ketika ditanya mengenai kapan pengisian pejabat definitif akan dilakukan, Yusron hanya memberikan jawaban yang penuh teka-teki. “Dijawab dengan senyum. Senyum menarik,” kelitnya sambil tertawa kecil, seolah menyiratkan bahwa proses pengisian tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Di tengah kekosongan jabatan ini, publik berharap Pemprov NTB mampu melakukan regenerasi dengan cepat dan tepat. Dengan tantangan Pilkada yang semakin dekat dan tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintah yang efisien, pengisian jabatan ini menjadi prioritas penting bagi masa depan pemerintahan di NTB.
Namun, di balik kekhawatiran tersebut, sejumlah pengamat menilai bahwa ini adalah momentum yang baik untuk menghadirkan generasi baru dalam birokrasi NTB yang lebih segar, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kini, harapan besar berada di pundak pemerintah untuk segera menentukan pejabat-pejabat definitif yang akan mengisi kekosongan tersebut, membawa NTB ke arah yang lebih maju dan stabil.
