Tanjungtv.com – Raja Ampat, salah satu destinasi wisata paling memukau di dunia, kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas pertambangan nikel yang merusak lingkungan. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap operasi tambang di wilayah tersebut setelah mendengar langsung keluhan masyarakat dan pemerintah setempat.

Dalam kunjungan kerja reses pada 28 Mei hingga 2 Juni lalu, Saleh dan rombongan Komisi VII bertemu dengan Gubernur Papua Barat Daya serta kelompok masyarakat. Mereka menyoroti dua isu kritis: keinginan warga untuk memajukan sektor pariwisata dan kekhawatiran mendalam akan kerusakan lingkungan akibat tambang nikel.

“Raja Ampat adalah aset strategis nasional. Jika pertambangan terus merusak, bukan hanya alam yang hancur, tetapi juga masa depan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” tegas Saleh dalam keterangan resminya.

Komisi VII mendesak pemerintah pusat segera meninjau ulang izin operasi seluruh perusahaan tambang di Raja Ampat. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan harus dihentikan operasinya. “Tidak boleh ada lagi eksploitasi yang mengorbankan alam dan masyarakat. Kita harus menjaga warisan ini untuk generasi mendatang,” tambah politisi PAN tersebut.

Temuan Mencemaskan: Limbah Tambang Rusak Ekosistem Laut

Hasil investigasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap fakta mengejutkan: beberapa perusahaan tambang terbukti mencemari lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nirofiq menyebutkan, 97% wilayah Raja Ampat adalah kawasan hutan dengan keanekaragaman hayati luar biasa, termasuk 75% spesies terumbu karang dunia.

Namun, aktivitas tambang mengancam kelestariannya. Empat perusahaan—PT Gag Nikel (GN), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)—sedang dalam pemeriksaan intensif.

Yang paling parah, PT ASP terbukti menyebabkan sedimentasi laut akibat kolam limbah yang jebol. Drone investigasi menangkap visual pesisir yang keruh, mengindikasikan kerusakan serius pada ekosistem pantai. Perusahaan ini pun telah disegel sambil menunggu hasil kajian laboratorium lebih lanjut.

Sementara itu, PT KSM kedapatan menggarap lahan melebihi izinnya, termasuk merambah kawasan hutan. KLH telah mengambil langkah hukum dan akan meninjau ulang izin lingkungan perusahaan tersebut.

Pariwisata vs Tambang: Masa Depan Raja Ampat di Ujung Tanduk

Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata, melainkan simbol keindahan alam Indonesia yang diakui dunia. Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan, reputasinya sebagai surga bawah laut bisa runtuh.

Saleh menegaskan, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian alam. “Kami akan terus mengawal isu ini. Raja Ampat harus tetap lestari, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk dunia,” tegasnya.

Pemerintah kini diharapkan segera mengambil tindakan tegas sebelum kerusakan semakin parah. Nasib surga bawah laut ini tergantung pada keputusan yang diambil hari ini.