Tanjungtv.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan sejarah gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut sejak 2011. Prestasi ini semakin mengukuhkan NTB sebagai salah satu provinsi dengan manajemen keuangan terbaik di Indonesia.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2024 diserahkan langsung oleh Pimpinan BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sidang paripurna DPRD NTB, Kamis (19/6). Acara ini dihadiri oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, serta seluruh pimpinan dan anggota dewan.

“Kami datang ke NTB hari ini untuk menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan 2024, dan sekali lagi, NTB meraih WTP. Ini adalah kali ke-14 berturut-turut, sebuah pencapaian yang luar biasa,” ujar Nyoman dengan nada bangga.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa WTP seharusnya menjadi standar minimal yang wajib dipenuhi setiap pemerintah daerah. “WTP bukanlah sesuatu yang istimewa, melainkan kewajiban. Yang terpenting adalah bagaimana kualitas di balik predikat itu, dan NTB telah membuktikan konsistensinya,” tegasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menyambut baik hasil audit tersebut. “Ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemprov NTB yang selalu berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Predikat WTP 14 kali berturut-turut bukan hanya angka, tapi bukti nyata integritas kita,” ungkapnya.

Prestasi ini semakin mengangkat citra NTB sebagai daerah yang mampu mengelola anggaran dengan prinsip baik dan benar. Masyarakat pun menyambut positif, karena kepercayaan pusat terhadap NTB semakin tinggi, yang berpotensi mendorong percepatan pembangunan.

“Kami tidak akan berpuas diri. Justru ini menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, demi kesejahteraan rakyat NTB,” tambah Wagub Indah Dhamayanti.

Dengan torehan prestasi ini, NTB membuktikan bahwa konsistensi dan profesionalisme dalam tata kelola keuangan bukanlah hal mustahil. Semoga provinsi lain bisa mencontoh langkah gemilang NTB!