Tanjungtv.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara pada Senin (30/6/2025) menjadi panggung penting bagi peneguhan komitmen pemerintah daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dalam rapat tersebut, dibahas laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syasuri, ST., MT turut hadir dalam rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD KLU. Kehadiran ini sekaligus menjadi simbol sinergi eksekutif dan legislatif dalam mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik.
Anggota DPRD, Jakaria Abdillah, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda telah dilakukan secara komprehensif, baik secara internal maupun lintas sektor bersama pihak eksekutif. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap angka dan kebijakan anggaran mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
“Laporan ini mencakup seluruh aspek penting keuangan daerah, mulai dari realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas hingga catatan atas laporan keuangan. Ini menjadi dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi yang objektif,” ujarnya.
Mengacu pada Pasal 320 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tak hanya formalitas, laporan ini harus telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara, kami mengapresiasi kerja keras Banggar dalam menelaah dokumen ini. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan politik dalam mengawal pembangunan,” tambah Jakaria.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal belanja dan pendapatan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
