Tanjungtv.com – Menjelang perhelatan MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB kembali mengingatkan seluruh pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk menjaga etika kampanye. Meskipun tidak ada larangan bagi para paslon dan pendukungnya untuk menghadiri balapan internasional bergengsi ini, mereka diwajibkan untuk tidak memanfaatkan momen ini untuk berkampanye secara terselubung.
Suhardi, Komisioner Bawaslu NTB, menyampaikan bahwa MotoGP bukan ajang untuk menyebarkan atribut kampanye seperti stiker atau spanduk. “Kami memahami bahwa banyak paslon yang tertarik untuk menonton MotoGP, tapi mereka harus memastikan bahwa ajang ini bebas dari atribut kampanye,” ujar Suhardi pada Lombok Post, Kamis (26/9).
Menurut Suhardi, bentuk kampanye terselubung seperti pembagian stiker atau atribut lainnya bisa terjadi, mengingat massa yang besar hadir di acara ini. Oleh karena itu, Bawaslu menegaskan sejak dini agar para paslon dan pendukungnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar aturan pemilu. “MotoGP bukan tempat kampanye, ini murni acara olahraga,” tegasnya.
Selain MotoGP, Suhardi menambahkan bahwa Bawaslu juga tidak melarang para paslon untuk mengikuti acara keagamaan, budaya, atau bahkan menjadi khatib pada kegiatan tertentu. Namun, ia mengingatkan agar isi kegiatan tersebut tidak disusupi pesan-pesan kampanye. “Sangat jelas bagi para paslon dan tim kampanye, jangan manfaatkan momentum keagamaan atau acara budaya untuk kampanye politik,” ungkap Suhardi.
MotoGP 2024 di Mandalika, yang menjadi ajang balapan internasional, telah dipastikan oleh Polda NTB dan Pemerintah Provinsi NTB untuk bersih dari segala bentuk atribut kampanye. Bawaslu sendiri, meskipun tidak memiliki ranah di arena balapan, tetap berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan area MotoGP bebas dari aktivitas politik.
Lebih lanjut, Suhardi berharap masyarakat juga berperan aktif dalam mengawasi potensi pelanggaran oleh paslon di ajang tersebut. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan jika ada indikasi kampanye seperti pembagian stiker atau atribut lainnya selama balapan berlangsung. “Kami akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait pelanggaran kampanye di MotoGP,” katanya.
Selain itu, Suhardi juga mengimbau para pendukung paslon untuk berhati-hati dalam membuat konten kampanye. Hal ini merujuk pada potensi manipulasi gerakan atau simbol dari para pembalap MotoGP yang bisa diasosiasikan dengan nomor urut paslon tertentu. Misalnya, jika ada pembalap yang mengangkat satu atau dua jari, yang secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan nomor urut paslon. “Meskipun tidak ada regulasi terkait hal ini dalam Undang-undang Pemilu, tetapi tindakan tersebut bisa berpotensi menimbulkan gugatan atau permasalahan dengan pihak penyelenggara MotoGP,” jelas Suhardi.
Imbauan ini bukan tanpa alasan. Menurut Suhardi, kampanye seharusnya dilakukan secara transparan dan dalam koridor yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menggunakan figur atau simbol dari pihak luar, seperti pembalap MotoGP, bukanlah tindakan yang patut. “Kita harus bangga dengan sumber daya kita sendiri, bukan memanfaatkan figur asing untuk kepentingan kampanye,” pungkasnya.
MotoGP Mandalika 2024 diharapkan berjalan lancar tanpa intervensi politik dari pihak manapun. Dengan adanya himbauan Bawaslu, diharapkan seluruh pasangan calon dan pendukungnya bisa menghormati jalannya acara dan menjaga suasana balapan tetap netral, jauh dari sentimen politik.
