Tanjungtv.com – Krisis air bersih yang mengintai Gili Trawangan menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Jika pasokan air bersih dari PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) terhenti, dampak lingkungan yang lebih buruk, termasuk tumpukan sampah dan bau busuk, dapat mengancam keberlangsungan pariwisata di kawasan tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Arsan, mengungkapkan kekhawatiran ini dalam rapat pada Selasa (15/10), saat membahas pencabutan izin operasional PT TCN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Saat ini, PT TCN menjadi penyuplai utama air bersih di Gili Trawangan melalui teknologi pengolahan air laut menjadi air minum. Namun, dengan adanya pencabutan izin tersebut, operasional PT TCN terancam berhenti, dan ini berpotensi memicu krisis air yang berdampak langsung pada kebersihan kawasan wisata yang terkenal di seluruh dunia. “Jika krisis air bersih terjadi, bukan hanya masalah air minum, tetapi juga sampah akan menumpuk dan menyebabkan bau busuk yang sangat merugikan citra pariwisata Gili Trawangan,” kata Arsan.
Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang masih cukup tinggi, mencapai 1.500 orang per hari, kelangsungan pasokan air bersih sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan wisatawan. Tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik akibat kurangnya pasokan air bersih akan menimbulkan bau tidak sedap yang dapat menurunkan kualitas pengalaman wisatawan di Gili Trawangan. “Pariwisata adalah sektor yang paling memberikan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar bagi Lombok Utara, dan kita tidak bisa membiarkan masalah ini terjadi tanpa tindakan cepat,” tegas Arsan.
Selain itu, masalah sampah yang memburuk juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat setempat dan wisatawan. Sampah organik yang menumpuk di bawah terik matahari akan membusuk lebih cepat tanpa adanya upaya pembersihan yang optimal, yang memerlukan ketersediaan air bersih. “Jika air bersih hilang, sampah akan terus menumpuk, dan itu akan mempengaruhi kualitas udara serta kesehatan lingkungan di sekitar Gili Trawangan. Wisatawan tidak akan mau kembali jika lingkungan sudah bau,” tambahnya.
Dalam situasi darurat seperti ini, Arsan mendesak pemerintah daerah untuk segera mencari solusi alternatif pasokan air bersih bagi Gili Trawangan. Menurutnya, tidak ada waktu lagi untuk menunggu karena dampaknya akan sangat merugikan, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga untuk pariwisata Lombok Utara secara keseluruhan. “Pemda harus segera bertindak sebelum Gili Trawangan kehilangan daya tariknya. Jangan sampai hanya karena masalah air, kita kehilangan sumber PAD yang sangat vital,” ujarnya.
Sementara itu, hingga saat ini, DPRD belum memanggil pihak eksekutif untuk membahas solusi jangka panjang terkait krisis air ini. Alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum terbentuk menjadi salah satu kendala dalam mengambil tindakan cepat. Namun, Arsan memastikan bahwa begitu AKD terbentuk, mereka akan segera mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama. “Ini menyangkut kepentingan publik, dan kita di DPRD tidak akan tinggal diam. Kita akan dorong Komisi I untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” ungkapnya.
Gili Trawangan, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, harus segera mendapatkan perhatian dalam pengelolaan infrastruktur air dan kebersihannya. Jika dibiarkan, bukan hanya bau busuk yang akan menjadi masalah, tetapi juga kerusakan lingkungan dan ekosistem akan semakin meluas. “Gili Trawangan harus tetap bersih dan nyaman, karena jika kita tidak menjaga kebersihannya, kita akan kehilangan kepercayaan dunia terhadap destinasi ini,” tutup Arsan.
