Tanjungtv.com – Penurunan signifikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak hanya memengaruhi besaran belanja desa, tetapi juga menjadi titik balik bagi arah pembangunan desa. Pemerintah daerah menilai kondisi ini sebagai momentum menguatkan kemandirian ekonomi desa agar tidak terus bergantung pada transfer pusat.
Kabid Penataan dan Administrasi Desa pada DP2KBPMD KLU, Marta Efendi, mengonfirmasi bahwa pagu DD tahun 2026 tercatat sebesar Rp51,59 miliar. Angka ini turun Rp5,14 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,74 miliar. Penurunan lebih tajam terjadi pada ADD yang anjlok menjadi Rp39,89 miliar, merosot hingga Rp14,67 miliar dari tahun 2025.
“Ini tren nasional akibat perubahan formula transfer dan redistribusi berdasarkan kemiskinan ekstrem dan kinerja desa,” jelas Marta, Kamis (20/11).
Menurutnya, penurunan dua komponen pendanaan utama desa tersebut membuat seluruh desa di KLU harus mengubah pola perencanaan. Program yang tidak masuk kategori benar-benar prioritas dipastikan tidak bisa dimasukkan dalam rencana kerja 2026.
Marta menekankan bahwa desa harus mulai melakukan efisiensi dan berfokus pada kebutuhan mendesak dengan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan program pelayanan dasar, penguatan pemberdayaan, serta infrastruktur vital yang tidak dapat ditunda.
Namun, di balik tantangan itu, Marta melihat kesempatan besar bagi desa untuk mulai mengembangkan kemandirian ekonomi. “Desa tidak bisa lagi hanya berpangku tangan pada transfer pusat. Ini saatnya memaksimalkan PADes melalui optimalisasi aset desa, inovasi ekonomi lokal, dan pengembangan potensi yang selama ini belum tergarap,” ujarnya.
Hingga kini, pemerintah pusat belum menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar penggunaan DD tahun 2026. Desa-desa di KLU masih menunggu kepastian terkait porsi alokasi untuk program wajib seperti ketahanan pangan, BLT, kemiskinan ekstrem, serta pengaturan teknis penggunaan DD lainnya.
Sementara itu, realisasi DD 2025 di KLU berjalan sangat baik. Hingga 5 November 2025, realisasi telah mencapai 98,45 persen atau setara Rp55,85 miliar dari total pagu Rp56,74 miliar. Beberapa desa masih menuntaskan penyaluran, namun progresnya dinilai terus meningkat tanpa kendala berarti.
Di tengah berkurangnya anggaran tahun depan, pemerintah berharap desa-desa di KLU dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengasah kreativitas dalam menggali pendapatan, sehingga pembangunan tetap berjalan meski transfer pusat menurun.
