Tanjungtv.com — Pembangunan di Lombok Tengah yang semakin pesat ternyata tidak mampu menghentikan masyarakat untuk memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Nasdem, Ahmad Syamsul Hadi, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah daerah terkait fenomena ini. Meski Lombok Tengah telah menjadi pusat pembangunan yang signifikan, banyak masyarakat yang masih lebih memilih bekerja di luar negeri daripada menggarap lahan pertanian atau mencari peluang di dalam negeri.
“Kita tidak bisa menghindari minat masyarakat menjadi PMI, namun yang lebih penting adalah memahami akar permasalahan mengapa masyarakat kita rela meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk bekerja di luar negeri,” kata Syamsul Hadi pada Kamis (10/10). Menurutnya, bukan hanya faktor ekonomi yang mendorong keputusan ini, tapi juga harapan masyarakat akan penghasilan yang lebih besar meskipun dihadapkan pada risiko dan tantangan yang berat di luar negeri.
Banyak PMI Memiliki Lahan, Tapi Tetap Memilih Bekerja di Luar Negeri
Yang lebih ironis, lanjut Syamsul, banyak PMI sebenarnya memiliki lahan pertanian untuk digarap di kampung halaman, namun mereka tetap memilih untuk menjadi pekerja migran. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak PMI kita yang punya sawah untuk mereka kelola, tapi mereka lebih memilih bekerja di luar negeri. Ini menjadi tanda merah bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Syamsul Hadi juga menyatakan kekhawatirannya terhadap terus meningkatnya jumlah PMI dari Lombok Tengah. Menurut data, Lombok Tengah menempati posisi keenam secara nasional dalam hal pengiriman PMI, angka yang dianggapnya sangat memprihatinkan mengingat potensi ekonomi lokal yang masih bisa dikembangkan.
Pemkab Harus Cari Solusi Konkret
Melihat tingginya minat masyarakat untuk menjadi PMI, Syamsul menekankan pentingnya bagi pemerintah kabupaten untuk segera mencari solusi konkret. Menurutnya, pemerintah harus berpikir keras tentang pekerjaan alternatif yang bisa ditawarkan kepada masyarakat agar mereka tidak terus-terusan menjadi PMI. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan pelatihan keterampilan masyarakat di berbagai sektor.
“BLK (Balai Latihan Kerja) kita sudah cukup baik. Sekarang tinggal bagaimana memaksimalkan fungsinya. Kita perlu menetapkan target berapa banyak masyarakat yang bisa dilatih setiap tahun di bidang-bidang seperti perbengkelan, pertukangan, dan lainnya,” tegasnya.
Kemiskinan Ekstrem Turun, Tapi Angka PMI Tetap Tinggi
Di sisi lain, Syamsul mempertanyakan data pemerintah yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Lombok Tengah mengalami penurunan, sementara jumlah PMI justru semakin meningkat. “Kalau memang angka kemiskinan menurun, seharusnya tidak sebanyak ini masyarakat kita yang menjadi PMI. Ini perlu kita kaji ulang, apakah benar penurunan itu atau hanya sebatas angka di atas kertas,” ujarnya dengan nada skeptis.
Ia berharap agar pemerintah kabupaten terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Lombok Tengah dengan memperbanyak pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat tidak lagi tergantung pada peluang kerja di luar negeri, melainkan mampu menciptakan peluang di dalam negeri.
Perubahan Sosial untuk Menekan Angka PMI
Syamsul juga menekankan pentingnya perubahan sosial dalam upaya menekan angka PMI di Lombok Tengah. Menurutnya, peningkatan taraf hidup dan penciptaan lapangan kerja lokal harus menjadi prioritas utama. “Kita memang kekurangan lapangan kerja, tapi dengan adanya pembangunan di kawasan selatan dan utara Lombok Tengah, pemerintah seharusnya lebih sigap. Etos kerja juga perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa memanfaatkan peluang yang ada,” paparnya.
Ia menutup dengan harapan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan SDM. “Jika kita tidak mengubah pola pikir dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, angka PMI akan terus meningkat. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial yang perlu kita selesaikan bersama,” pungkasnya.
