Tanjungtv.com – Gelontoran bantuan sosial dan subsidi bernilai triliunan rupiah sepanjang 2025 terbukti menjadi bantalan utama perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Intervensi fiskal pemerintah tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah hingga penerimaan pajak.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyebut kebijakan fiskal yang digelontorkan melalui APBN dirancang untuk meredam gejolak ekonomi regional sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Bansos dan subsidi ini bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi instrumen stabilisasi ekonomi. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, roda ekonomi di tingkat bawah tetap berputar,” ujarnya.
Salah satu program dengan dampak paling luas adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hingga Desember 2025, BPNT telah disalurkan sebesar Rp 1,14 triliun kepada 2,12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Aliran dana ini dinilai mampu menjaga konsumsi rumah tangga, terutama kelompok rentan.
Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi Rp 814,23 miliar untuk 1,14 juta keluarga. Ratih menegaskan, PKH merupakan investasi sosial jangka panjang yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan.
Pemerataan bantuan juga menjangkau wilayah perdesaan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa senilai Rp 693 miliar bagi 771.232 penerima. Perhatian pemerintah terhadap kelompok paling rentan tercermin dari penyaluran Bantuan Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp 32,79 miliar kepada 68.773 anak, serta program rehabilitasi sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas senilai Rp 3,27 miliar.
Di sektor produktif, subsidi pupuk sebesar Rp 907,19 miliar dinikmati oleh 702.123 petani. Kebijakan ini menjadi penopang stabilitas produksi pangan sekaligus menjaga pendapatan petani di tengah fluktuasi harga.
Sementara itu, subsidi listrik senilai Rp 709,28 miliar disalurkan kepada 5,99 juta pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha mikro, membantu menekan biaya hidup dan operasional usaha kecil. Dukungan juga mengalir ke pendidikan tinggi melalui alokasi Rp 23,13 miliar untuk mahasiswa di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram.
Dampak berantai dari terjaganya daya beli masyarakat ini tercermin pada kinerja penerimaan pajak daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusra, Samon Jaya, mengungkapkan hingga 18 Desember 2025, realisasi penerimaan pajak di NTB telah mencapai 79,5 persen dari target.
“Pajak Penghasilan masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp 1.416,62 miliar, disusul PPN dan PPnBM sebesar Rp 865 miliar,” jelasnya.
Struktur penerimaan pajak didominasi PPN Dalam Negeri sebesar 33,44 persen, PPh Pasal 21 sebesar 20,17 persen, dan PPh Badan 14,54 persen. Dari sisi sektoral, administrasi pemerintahan menyumbang hampir separuh penerimaan pajak, diikuti sektor perdagangan dan jasa keuangan.
“Pemulihan kinerja PPN pada Desember ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi NTB,” pungkas Samon.
