Tanjungtv.com – Rapat Koordinasi Penataan Sempadan Pantai Gili Trawangan, Meno, dan Air yang digelar di Ruang Vicon, Kamis (4/12), membuka fakta baru terkait belum maksimalnya kontribusi kawasan tiga gili terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Utara. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri ST., MT, menegaskan bahwa upaya penataan sempadan pantai bukan sekadar persoalan estetika, melainkan momentum untuk menutup kebocoran potensi pendapatan yang selama ini tak tergarap optimal.
Dalam rapat yang turut dihadiri jajaran Forkopimda, BKKPN Kupang, Kepala Dispar KLU, Camat Pemenang, hingga para pimpinan perangkat daerah tersebut, Wabup Kus mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen PAD KLU bersumber dari tiga gili. Namun potensi yang seharusnya mampu mencapai Rp600–700 miliar per tahun, justru baru termanfaatkan sekitar sepertiganya.
“Artinya ada ruang yang hilang, yang harus segera kita tata dan benahi. Penataan sempadan pantai menjadi salah satu pintu masuk untuk memperjelas pemanfaatan ruang, memperbaiki tata kelola, dan mendorong kepastian bagi para pelaku usaha,” tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah titik krusial seperti keberadaan bangunan bermasalah, kesemrawutan pemanfaatan ruang, hingga persoalan kebersihan yang mencoreng citra pariwisata. Kondisi tersebut menurutnya berpotensi mengurangi ketertarikan wisatawan dan melemahkan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM lokal.
Wabup Kus menekankan bahwa keberhasilan penataan sempadan pantai hanya bisa dicapai melalui kolaborasi penuh lintas instansi, terutama karena kawasan gili merupakan etalase internasional bagi Lombok Utara.
“Jika kawasan dasar seperti sempadan pantai tidak tertata, maka sulit kita berbicara tentang pariwisata berkelanjutan. Ini soal menjaga lingkungan, ekonomi, dan wajah daerah kita,” ujarnya.
Ia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan saran teknis dan administratif yang konkret, sehingga kebijakan penataan bisa dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran.
“Tujuan akhirnya jelas: melindungi kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata yang lebih profesional,” tutupnya.
