Tanjungtv.com — Krisis air yang melanda kawasan wisata Gili Trawangan semakin memperparah situasi ekonomi setempat. Sejak pencabutan izin pengeboran dan pemasangan pipa air oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), dampak negatif langsung terasa, terutama bagi para pelaku usaha lokal yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan utama.
Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, mengungkapkan bahwa krisis air yang berlangsung ini telah menurunkan tingkat kunjungan wisatawan secara signifikan. Dari yang semula rata-rata 2.800 wisatawan per hari di awal Oktober 2024, kini hanya tersisa sekitar 2.100 wisatawan per hari. Penurunan ini, menurutnya, berpotensi merugikan perekonomian lokal hingga Rp 27 miliar.
“Pada bulan Juni lalu, saat krisis air berlangsung selama lima hari, kerugian yang dialami para pelaku usaha di sektor penginapan dan transportasi mencapai Rp 27 miliar. Jika situasi ini terus berlanjut, kerugian bisa jauh lebih besar,” kata Kusnawan saat diwawancarai, Sabtu (12/10).
Kerugian tersebut berasal dari berbagai sektor di Gili Trawangan, terutama bisnis perhotelan, restoran, dan transportasi. Selain itu, Kusnawan menambahkan bahwa krisis air ini telah memengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap kawasan tersebut. “Pembatalan pemesanan hotel mulai terjadi, karena tidak ada jaminan bahwa air bersih akan tersedia ketika wisatawan datang kembali,” tambahnya.
Situasi semakin genting ketika beberapa pelaku usaha mulai merasakan penurunan omzet yang cukup signifikan. “Kami khawatir, jika masalah ini tidak segera diatasi, Gili Trawangan akan kehilangan daya tariknya sebagai destinasi wisata unggulan, dan itu akan menghancurkan ekonomi lokal,” keluh salah satu pengusaha hotel.
Sebagai salah satu pusat pariwisata terbesar di NTB, Gili Trawangan selama ini menjadi kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara. Namun, dengan terjadinya krisis air, potensi kehilangan pendapatan semakin nyata. Menurut Kusnawan, krisis air ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus segera bertindak untuk menyelesaikan krisis ini. Ia mengusulkan agar pemerintah membangun jaringan pipa air dari daratan Lombok Utara menuju Gili Air, Gili Meno, hingga ke Gili Trawangan sebagai solusi jangka panjang. “Kami tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Gili Trawangan adalah mercusuar pariwisata NTB, dan air bersih merupakan fasilitas yang tidak bisa diabaikan,” kata Jamaludin.
Saat ini, di Gili Trawangan dan Gili Meno, air laut diolah menjadi air tawar melalui penyulingan. Namun, kapasitas pengolahan yang terbatas membuat pasokan air bersih tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang terus meningkat. Krisis ini juga memperlihatkan betapa rentannya kawasan wisata tersebut terhadap masalah infrastruktur dasar.
Kusnawan menambahkan bahwa jika krisis ini tidak segera diselesaikan, sektor pariwisata Gili Trawangan bisa terancam stagnasi. “Pada akhirnya, dampaknya tidak hanya pada kami para pelaku usaha, tetapi juga pada PAD Lombok Utara. Kita bisa kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah yang selama ini menjadi sumber utama pembangunan daerah,” tutup Kusnawan dengan nada prihatin.
