Tanjungtv.com — Polemik yang menyeret Kepala Desa Jenggala, Fakhruddin, tidak hanya memunculkan tekanan publik, tetapi juga menjadi momentum evaluasi tata kelola pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jenggala menegaskan bahwa penanganan persoalan ini harus menjadi contoh penegakan etika birokrasi di tingkat desa.
Ketua BPD Jenggala, Budiana, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan DP2KBPMD dan pemerintah kecamatan begitu aspirasi masyarakat diterima. Respons cepat tersebut, menurutnya, bukan sekadar menindaklanjuti tuntutan, tetapi memastikan mekanisme pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
“Kami tidak boleh gegabah. Setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar keputusan tidak menimbulkan persoalan baru,” tegas Budiana, Kamis (27/11).
Ia mengimbau masyarakat menjaga situasi tetap kondusif sembari memberi ruang kepada lembaga desa dan pemerintah daerah untuk memproses dugaan pelanggaran etik tersebut secara formal. “Ini bukan hanya soal pribadi, tetapi juga soal menjaga wibawa pemerintahan desa,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DP2KBPMD KLU, Atmaja Gumbara, belum memberikan pernyataan resmi terkait proses penanganan kasus tersebut.
Sebelumnya, gelombang protes warga pecah melalui aksi unjuk rasa di Kantor Desa Jenggala, Senin (24/11). Massa menilai dugaan skandal yang viral di media sosial telah merusak citra desa dan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Mereka mendesak Fakhruddin mundur agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
“Kami khawatir pelayanan macet karena persoalan yang sudah menjadi perhatian publik. Jalan terbaik adalah beliau mengundurkan diri,” ujar salah satu warga, Yardianto.
Dukungan terhadap desakan warga juga datang dari tokoh adat. Nuryanto menilai dugaan tindakan kades “menyentuh ranah pelanggaran norma adat” sehingga krama adat akan mengambil langkah sesuai aturan adat yang berlaku.
Sementara itu, Fakhruddin telah memberikan klarifikasi melalui pesan tertulis. Ia membenarkan adanya penggerebekan di salah satu hotel di Mataram, tetapi membantah keras telah melakukan aksi perselingkuhan seperti yang dituduhkan.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Lombok Utara, bukan hanya karena dugaan skandalnya, tetapi karena menjadi ujian transparansi dan integritas lembaga pemerintahan desa dalam merespons tuntutan publik.
