Tanjungtv.com – Sebuah langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menghadapi tantangan besar dalam manajemen kedaruratan bencana di tingkat desa. Bupati KLU Djohan Sjamsu membuka diseminasi policy brief tentang optimalisasi penggunaan keuangan desa guna mendukung manajemen kedaruratan bencana, Senin (9/12) di aula kantor bupati. Kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Direktur Konsepsi NTB, Ketua Forum PRB NTB, dan kepala desa se-KLU.
Keuangan Desa Masih Belum Maksimal
Dalam paparannya, Wakil Direktur Konsepsi NTB, Hairul Anwar, menyoroti permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan desa untuk penanggulangan bencana. Meskipun regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah diterbitkan, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. “Banyak aparatur desa masih ragu untuk mengalokasikan dana desa karena kurang percaya diri dalam menafsirkan regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan penanggulangan bencana masih belum menjadi arus utama di tingkat desa, sehingga sering kali kebijakan ini terabaikan dalam penyusunan anggaran desa. Hambatan regulasi ini diperparah dengan minimnya kapasitas teknis dan koordinasi antar-stakeholder di tingkat lokal.
Evaluasi 44 Desa: Temuan yang Mengkhawatirkan
Ketua Forum PRB KLU, Budiawan, menyoroti hasil evaluasi dari 44 desa di KLU yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum memiliki rencana aksi yang jelas untuk manajemen bencana. Bencana besar yang menimpa KLU beberapa tahun lalu seharusnya menjadi pelajaran penting, namun kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana masih rendah. “Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapan desa dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi di masa depan,” ujarnya.
Policy Brief: Titik Awal Solusi
Diseminasi policy brief ini merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi yang actionable. Forum PRB NTB bekerja sama dengan FPRB KLU memetakan permasalahan utama, termasuk regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. Hasil kajian tersebut akan menjadi landasan untuk mendorong desa mengambil langkah-langkah strategis dalam penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana.
Bupati Djohan: Desa Harus Berdaya
Bupati Djohan Sjamsu dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran desa dalam penanggulangan bencana. Ia berharap seluruh kepala desa dapat memanfaatkan dana desa secara optimal untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan respon cepat saat bencana terjadi. “Diseminasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para aparatur desa agar mampu mengelola keuangan desa untuk kesiapsiagaan bencana,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa dana desa adalah salah satu instrumen penting yang harus digunakan secara strategis untuk menjamin keselamatan warga. “Kesiapsiagaan bencana bukan hanya tugas pemerintah kabupaten, tetapi juga tanggung jawab bersama hingga ke tingkat desa,” imbuhnya.
Mendorong Peran Multi-Stakeholder
Kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Wakil Direktur Konsepsi NTB menekankan pentingnya pendekatan multi-stakeholder dalam penanggulangan bencana. “Dengan sinergi antar-pihak, tantangan yang selama ini dihadapi desa dalam pengelolaan keuangan untuk bencana dapat teratasi,” katanya.
Harapan Masa Depan
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat berharap mampu mendorong desa-desa di KLU menjadi lebih tangguh menghadapi bencana. Dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa dan meningkatkan kapasitas aparatur desa, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini.
“Langkah ini adalah awal yang baik. Kita berharap, ke depan, tidak ada lagi desa di KLU yang tidak siap menghadapi bencana. Setiap desa harus mampu melindungi warganya dengan sumber daya yang dimilikinya,” tutup Bupati Djohan.
Acara yang berlangsung sehari ini menjadi titik balik penting bagi pengelolaan bencana di tingkat desa di Lombok Utara, mengingat wilayah tersebut rentan terhadap bencana alam.
