Tanjungtv.com — Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp206,75 miliar tidak hanya memaksa pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghitung ulang kekuatan kas daerah, tetapi juga mengubah arah prioritas pembangunan tahun 2026. Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU menegaskan bahwa situasi ini menjadi alarm penting bagi daerah untuk menata ulang belanja dan memperkuat sumber pendapatan sendiri.
Kebijakan penyesuaian itu merujuk pada surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 yang diterima Pemda KLU. Anggota Banggar DPRD KLU, Zakaria Abdillah, menyebut bahwa revisi KUA-PPAS menjadi keharusan agar stabilitas fiskal daerah tidak terganggu.
“Penurunan transfer pusat sangat signifikan. Kita harus memperkuat PAD dan mengevaluasi belanja besar agar tidak mengganggu kebutuhan strategis masyarakat,” ujarnya pada rapat paripurna di kantor DPRD, kemarin (26/11).
Untuk menjaga ruang fiskal tetap aman, target PAD dinaikkan dari Rp341,6 miliar menjadi Rp370,01 miliar. Di sisi lain, beban belanja pegawai meningkat akibat rencana perekrutan 940 PPPK paruh waktu dan 60 CPNS pada 2025, sehingga pagu belanja pegawai Rp409,34 miliar juga harus disesuaikan.
Banggar juga melakukan penajaman belanja modal. Pengembangan kawasan Teluk Nare dicoret dan anggarannya sebesar Rp1,15 miliar dialihkan untuk pengadaan tanah pendopo wakil bupati. Optimalisasi aset tanah pemda menjadi salah satu strategi efisiensi yang kembali ditekankan.
Belanja peralatan dan mesin ikut direstrukturisasi. Dari pagu Rp25,4 miliar, pengadaan kendaraan pejabat eselon II dihapus, dan anggarannya dialihkan untuk memperkuat mobilitas BLUD serta kendaraan operasional yang mendukung visi-misi kepala daerah baru.
Selain itu, Banggar meninjau ulang alokasi Rp60 miliar untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Hanya proyek yang masuk skala prioritas dan memiliki verifikasi kebutuhan yang tetap dilanjutkan.
Pada sektor gedung dan bangunan, dari total Rp98,13 miliar, proyek strategis tetap dijaga. Di antaranya pembangunan gedung BPBD, Inspektorat, Lab Bina Marga PUPR, Mal Pelayanan Publik, Youth Center, lanjutan Islamic Center, Pustu Terintegrasi, fasilitas kesehatan termasuk RS dan puskesmas, sekolah, hingga gedung Cytotoxic Drugs Safety Cabinet. Banggar juga meminta Tugu Tapal Batas KLU dimasukkan dalam daftar prioritas tahun depan.
Untuk sektor pembiayaan, disepakati angka Rp5 miliar yang akan difokuskan pada penyertaan modal ke Bank NTB Syariah dan PDAM Amerta Dayan Gunung, sementara penyertaan modal pada PT Tata Tunaq Berkah resmi dihapus.
Zakaria menegaskan bahwa seluruh pergeseran anggaran ini penting untuk memastikan pembangunan daerah tetap sejalan dengan RPJMD, sekaligus harmonis dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Kita pastikan setiap rupiah diarahkan untuk kebutuhan strategis masyarakat dan mendukung visi-misi kepala daerah,” tegasnya
