Tanjungtv.com – DPRD Lombok Utara menyoroti persoalan serius yang berpotensi menggerus alokasi dana transfer pusat, seperti DAU dan DAK. Anggota Komisi III, M. Indra Darmaji, mengungkapkan bahwa data indikator daerah yang digunakan pemerintah pusat untuk menghitung besaran DAU KLU ternyata masih menggunakan data tahun 2022.
“Celakanya, celah fiskal itu dihitung dari indeks-indeks terbaru indeks pembangunan manusia, kemiskinan, jumlah penduduk, wilayah, dan pendapatan bruto daerah. Kalau data kita tidak diperbarui, DAU kita bisa stagnan bahkan turun,” tegasnya.
Indra menilai pemda harus segera melakukan pembaruan data ke Kemendagri dan kementerian terkait agar KLU mendapatkan porsi anggaran yang proporsional.
Ia juga menyoroti lemahnya kemampuan daerah dalam menjemput Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurutnya, kementerian hanya mengalokasikan program untuk daerah yang siap secara proposal, amdal, masterplan, dan kajian awal.
“Kita bisa anggarkan Rp200–300 juta untuk menyusun proposal, tapi kalau berhasil, kita bisa membawa pulang dana Rp10 miliar hingga Rp100 miliar. Ini bukan beban, tapi investasi,” jelasnya.
Indra menyebut pemerintah pusat kini sangat ketat dalam menyalurkan anggaran. “Kalau kita tidak agresif melobi dan menyiapkan dokumen, jangan berharap DAK datang sendiri. Tahun depan ini harus jadi momentum KLU untuk merebut kembali porsi anggaran dari pusat.”
Ia mengusulkan pembentukan tim lobi lintas dinas agar proses percepatan pendanaan lebih terkoordinir. “Visi-misi daerah tidak bisa berjalan tanpa anggaran. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur,” tegasnya.
