Tanjungtv.com — Debat perdana Pilgub NTB 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu malam (23/10) menjadi sorotan panas, khususnya dari Tim Relawan Zulkieflimansyah-Suhaili FT (Zul-Uhel). Koordinator tim, Hasan Masat, mengutarakan kekesalan mereka atas sejumlah pertanyaan panelis yang dianggap keluar dari tema debat. Menurut Hasan, KPU NTB sebagai penyelenggara debat telah melenceng dari topik yang ditentukan.
Tim Relawan Zul-Uhel menegaskan akan mengajukan protes resmi kepada KPU NTB. Hasan mengklaim bahwa sebagian besar pertanyaan debat tak relevan dengan tema utama yang seharusnya fokus pada “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan.” “Beberapa pertanyaan justru mengarah ke isu kemiskinan dan pengangguran lulusan SMK, yang kami rasa bukan bagian dari tema debat ini,” jelasnya, Jumat (25/10).
Hasan mendesak KPU NTB untuk segera mengevaluasi debat ini agar ke depannya lebih konsisten dengan tema yang telah ditentukan. Menurutnya, evaluasi penting untuk menghindari permasalahan serupa dalam debat selanjutnya dan memberi kesempatan tim pasangan calon (Paslon) untuk memberi masukan. “KPU seharusnya lebih terbuka pada masukan dari Paslon untuk perbaikan pelaksanaan debat berikutnya,” tambah Hasan.
Dalam pelaksanaan debat itu, setiap Paslon diberi kesempatan mengambil fish ball untuk menentukan pertanyaan dari panelis berdasarkan subtema yang telah dipersiapkan. Sayangnya, beberapa pertanyaan dari panelis dianggap terlalu melebar, sehingga mengaburkan fokus tema. “Isu strategis yang seharusnya tentang birokrasi malah terseret ke topik lain yang kurang relevan,” ujar Hasan.
Meskipun melayangkan kritik, Hasan tetap memberikan apresiasi kepada KPU NTB atas pelaksanaan debat. Namun, ia menyayangkan ketidakkonsistenan KPU dalam memegang teguh tema debat perdana ini. “Ini menunjukkan kurangnya komitmen KPU terhadap tema yang sudah mereka tetapkan,” katanya.
Tim Relawan Zul-Uhel juga menekankan pentingnya menjaga integritas debat, agar publik dapat memahami visi dan misi masing-masing calon secara utuh. Hasan mengkritik KPU terkait durasi waktu yang dianggap kurang proporsional, terutama pada sesi pertama serta saat pertanyaan antar-Paslon. Menurutnya, debat harus tetap dalam koridor tema, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar-benar sesuai dengan tujuan tema yang diusung.
Di sisi lain, KPU NTB mengakui akan melakukan evaluasi. Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan memeriksa setiap aspek pelaksanaan debat perdana untuk perbaikan di debat selanjutnya. “Ke depan, kami berharap Paslon dapat menyampaikan program kerja mereka lebih mendalam,” ujarnya, seraya menyebut pentingnya menjaga ketertiban di arena debat.
Selain itu, KPU NTB juga mencatat sejumlah pendukung Paslon yang kurang tertib saat memasuki arena debat, sehingga mengganggu jalannya acara. Untuk itu, pihak KPU berencana mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat berikutnya. “Harapannya, visi-misi Paslon bisa terdengar dengan jelas tanpa gangguan dari pendukung,” ungkap Khuwailid.
Komisioner KPU NTB, Agus Hilman, menambahkan bahwa debat berikutnya diharapkan berlangsung lebih kondusif dengan pembatasan jumlah pendukung. “Kami melihat bahwa kondisi kurang kondusif ini menjadi salah satu catatan penting yang harus diperbaiki. Jumlah pendukung akan kami kurangi di debat-debat mendatang,” tegasnya.
