Tanjungtv.com – Upaya memperjuangkan hak masyarakat terdampak gempa terus dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara. Dipimpin Ketua Komisi III Sutranto, rombongan melakukan kunjungan kerja ke BNPB pusat di Jakarta bersama para aplikator, untuk memastikan kejelasan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) bagi 2.447 rumah yang masih menunggu kepastian.
Sutranto menegaskan, ruang perpanjangan R3P selama ini selalu terbuka dari pusat. Namun, kuncinya ada pada keaktifan komunikasi daerah. “BNPB pusat memberi ruang. Yang dibutuhkan adalah komunikasi intens—tidak cukup menunggu. Banyak daerah lain juga sedang terdampak bencana yang diperhatikan,” ujarnya tegas.
Ia mejelaskan , dari data yang telah dikirim menunjukkan kebutuhan anggaran sekitar Rp130 miliar. Penentuan akhirnya menunggu hasil rapat daring antara Bupati Lombok Utara, Kalak BPBD KLU, Inspektorat BNPB pusat, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Deputi Kedaruratan. “Melalui Zoom meeting itulah yang menentukan apakah KLU bisa memperoleh tambahan danan hibah rehab–rekon untuk 2.447 rumah tersebut,” kata politisi PKB itu.
Menjawab isu publik yang sempat beredar, Sutranto menyampaikan bahwa kehadiran seluruh anggota Komisi III bersama aplikator justru untuk membuka proses secara terang. “Kami ingin memastikan masyarakat melihat bahwa DPRD KLU berkomitmen mendorong pemda untuk sama2 mencari solusi terkait rumah yg belom terbayar maupun yg belom terbangun. Kami datang, berdiskusi, dan menelusuri kendala faktual di pusat,” ujarnya.
Menurutnya, skema pembiayaan pascagempa kini berbeda. Jika sebelumnya menggunakan Dana Siap Pakai (DSP), saat ini dengan mekanismenya hibah, sehingga menuntut komunikasi lebih intens dari BPBD KLU ke pusat. Usulan daerah dinilai direspons positif oleh BNPB, namun tetap harus melalui tahapan pembahasan lintas deputi dan persetujuan Kementerian Keuangan. Kita sama2 berharap mudahan menteri keuangan bisa menyetujui usulan hibah rehap rekon untuk 2.447 rumah.
Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari hearing para aplikator di Lombok Utara. Komisi III ingin memastikan titik persoalan sejak laporan pertanggungjawaban dana pascagempa 2018 hingga kebutuhan terbaru bisa terurai. “Kami sudah datang sebelumnya, dan kini kami memastikan progresnya. Ini soal akuntabilitas dan keberlanjutan,” kata Sutranto.
Rombongan diterima oleh Lukmanul Hakim, Analis Kebijakan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, karena sejumlah pejabat tinggi tengah bertugas di luar daerah. Dalam pertemuan itu, Komisi III menekankan pentingnya sinkronisasi cepat antar-lembaga agar proses tidak berlarut.
Di akhir, politisi PKB itu menegaskan kita sama- sama optimistis mudahan dengan semua usahan yang kita lakukan, baik kami di legislatif maupun oleh pemerintah daerah apa yang di harapkan oleh masyarakat KLU bisa segera terwujud. pungkas Sutranto.
