Tanjungtv.com — Rencana Pemkab Lombok Utara memperluas skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk program penerangan jalan umum (PJU) dan pengelolaan sampah mendapat sorotan dari Fraksi Partai Demokrat DPRD KLU. Fraksi Demokrat menekankan pentingnya menjaga kemandirian daerah dan ketelitian dalam memilih mekanisme pembangunan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD KLU, Ardianto, menyatakan bahwa KPBU memang sah dan diatur dalam regulasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Namun, ia mengingatkan penggunaan KPBU tidak boleh dijadikan opsi cepat setiap kali anggaran daerah terbatas.
“KPBU itu instrumen resmi dan baik, tapi bukan berarti semua program harus diarahkan ke sana. Pemerintah harus memastikan bahwa KPBU digunakan hanya ketika daerah benar-benar tidak mampu dari sisi pembiayaan, sumber daya, maupun teknis,” ujar anggota Komisi I itu, Selasa (4/11).
Menurutnya, sebelum memutuskan skema KPBU, pemda harus menjamin transparansi dan memastikan prosesnya bebas dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pemerintah wajib memaksimalkan kemampuan internal terlebih dahulu.
Ardianto menilai, untuk program seperti PJU dan pengelolaan sampah, Lombok Utara masih memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri. Ia menegaskan bahwa titik penerangan dan sumber pendanaan PJU sudah jelas, sehingga dinas teknis tinggal menyiapkan sumber daya lapangan.
“Begitu juga dengan pengelolaan sampah. DLH sudah punya data lengkap, termasuk potensi retribusi dari masyarakat dan pelaku usaha. Ini tinggal soal keseriusan kita memaksimalkan OPD,” tegasnya.
Pihaknya menilai bahwa kemandirian daerah adalah prinsip utama dalam pembangunan jangka panjang. Karena itu, Demokrat menilai KPBU harus menjadi pilihan terakhir, bukan pola baru yang digunakan berulang kali.
“KPBU itu baik, tetapi jangan sampai kita lupa membangun kemampuan daerah sendiri. Gunakan KPBU hanya untuk program yang benar-benar tidak bisa kita tangani secara mandiri,” pungkasnya.
