Tanjungtv.com – Sorotan DPRD NTB soal timbunan sampah di kawasan wisata Tiga Gili tak dibiarkan menggantung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam, bahkan terus berjibaku di tengah kondisi cuaca ekstrem demi memastikan sampah dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air tetap terangkut ke daratan.
Husnul menjelaskan, pengangkutan sampah dari tiga gili ke daratan dilakukan menggunakan kapal tongkang. Tantangannya bukan hal sepele. Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang laut kerap tinggi dan membatasi pergerakan kapal. Namun demikian, tim kebersihan DLH KLU tidak menghentikan upaya. “Kami selalu memantau kondisi cuaca. Begitu gelombang mulai bersahabat, langsung kami manfaatkan untuk mengangkut sampah ke daratan agar tidak menumpuk di gili,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus merespons kritik keras dari DPRD NTB. Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, menilai pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili masih belum terorganisir dengan baik dan terus menimbulkan keluhan, baik dari warga lokal, pelaku usaha, maupun wisatawan.
Pelita memaparkan fakta lapangan yang tak bisa diabaikan. Dengan luas daratan Gili Trawangan sekitar 3,4 kilometer persegi, produksi sampah mencapai sekitar 18 ton per hari. Sementara itu, kapasitas mesin insinerator di TPST setempat hanya mampu mengolah sekitar 5 hingga 10 ton per hari. Ketimpangan inilah yang menurut DPRD NTB menjadi akar persoalan mengapa sampah kerap menggunung.
Menanggapi hal tersebut, Husnul tidak menampik keterbatasan sarana yang ada. Namun ia menegaskan, di tengah keterbatasan itu, opsi pengangkutan ke daratan menjadi langkah taktis yang terus dilakukan agar beban TPST di gili tidak semakin berat. “Prinsip kami jelas, jangan sampai sampah menumpuk terlalu lama di pulau. Karena itu, pengangkutan ke daratan tetap jalan, meski harus menunggu celah cuaca,” katanya.
Namun Husnul mengingatkan, solusi teknis semata tidak akan cukup. Menurutnya, persoalan sampah di kawasan wisata internasional seperti Tiga Gili juga berkaitan erat dengan perilaku dan kesadaran bersama. Edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan dinilai menjadi kunci agar beban pengelolaan tidak sepenuhnya jatuh di hilir.
Dengan tekanan DPRD yang kian kuat dan sorotan publik yang tak surut, upaya pengangkutan sampah menggunakan kapal tongkang di tengah ombak besar menjadi gambaran nyata bahwa persoalan sampah Tiga Gili bukan sekadar wacana. Di lapangan, pertarungan melawan waktu, cuaca, dan keterbatasan fasilitas terus berlangsung—demi menjaga wajah pariwisata Lombok Utara tetap bersih dan berkelanjutan.
