Tanjungtv.com – Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali diwujudkan dalam langkah nyata dan transparan. Menyusul temuan sejumlah titik teknis pada gedung baru Dewan, Pimpinan DPRD KLU secara terbuka menyoroti kualitas finishing yang dinilai belum optimal. Sorotan ini bukan dilihat sebagai aib, melainkan sebagai bukti komitmen untuk memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menghasilkan aset publik yang berkualitas tinggi dan berdaya guna panjang.
Ketegasan ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyasa, S.Pd.H., MM., usai melakukan peninjauan mendalam di gedung yang rencananya akan segera digunakan tersebut. Beberapa temuan yang diangkat antara lain adanya titik kebocoran pada atap, plafon yang jatuh di beberapa bagian, serta cat dinding yang terkelupas.
”Kami melihat langsung di gedung yang baru, ada kebocoran dan ada plafon yang jatuh di bagian depan, di belakang juga ada, dan itu juga bocor,” tegas Karyasa, Jumat (23/1/2026).
Lebih dari sekadar menyebutkan kekurangan, politisi dari Fraksi PDIP ini menegaskan bahwa temuan tersebut merupakan cerminan dari kinerja pengerjaan dan pengawasan di lapangan yang dinilainya kurang optimal. Ia menekankan bahwa gedung perkantoran DPRD yang representatif bukan hanya tentang kemegahan fisik, tetapi terutama tentang kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
”Atap yang bocor dapat menimbulkan ketidaknyamanan baik di kalangan anggota DPRD, maupun terhadap tamu yang datang berkunjung ke kantor DPRD. Ini menyangkut citra pelayanan publik kita,” ujarnya.
Kekhawatiran serius juga disampaikan terkait temuan plafon yang jatuh. “Kami lebih khawatir lagi. Tidak menutup kemungkinan, plafon pada ruangan lain tidak terpasang sempurna yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anggota dan staf yang bertugas. Keselamatan adalah hal yang non-negosiable,” tambah Karyasa.
Dengan menyampaikan temuan ini secara terbuka kepada publik, DPRD KLU menunjukkan praktik transparansi yang baik. Langkah ini mengisyaratkan bahwa sebagai wakil rakyat, mereka memandang pengawasan proyek-proyek strategis daerah bukan sebagai urusan internal belaka, melainkan sebagai bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat Lombok Utara.
”Kualitas finishing ini tentu saja menjadi penilaian atas kinerja pelaksanaan dan pengawasan. Kualitas konstruksi yang kasat mata dapat memunculkan image buruk bagi Pemda KLU secara keseluruhan. Kami tidak ingin itu terjadi. Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami mengawasi dengan ketat,” papar Karyasa.
Ia menegaskan, prinsipnya sederhana namun tegas: pembangunan fisik apa pun, khususnya yang menggunakan dana publik, harus dikerjakan sesuai spesifikasi teknis (spek) dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuannya agar hasil pembangunan dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang.
”Oleh karena itu, kita minta supaya segera diperbaiki. Kita minta pembangunan fisik apa pun di masa depan di Lombok Utara ini, betul-betul dikerjakan sesuai spek, kualitasnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang,” cetusnya.
Menuju Penyelesaian yang Berkualitas
Karyasa mengungkapkan, pihaknya telah segera mengambil langkah tindak lanjut dengan menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait untuk segera mengoordinasikan perbaikan menyeluruh. DPRD KLU menyatakan tidak akan menerima pembelaan yang tidak disertai tindakan perbaikan konkret, mengingat gedung ini diharapkan menjadi aset yang digunakan untuk puluhan tahun ke depan.
”Kami mengharapkan respons yang cepat dan serius dari pihak eksekutif. Ini adalah momentum bagi kita semua, legislatif dan eksekutif, untuk bersama-sama menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di KLU mengedepankan prinsip kepatutan, kualitas, dan pertanggungjawaban publik,” pungkas Karyasa.
Hingga berita ini diturunkan, upaya komunikasi untuk koordinasi perbaikan terus dilakukan. Sorotan kritis yang membangun ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan pada gedung DPRD, tetapi juga menaikkan standar pengawasan dan kualitas pelaksanaan seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Lombok Utara ke depannya.
Dengan demikian, peristiwa ini justru menjadi catatan penting tentang pengawasan yang hidup, transparansi yang dijunjung, dan komitmen pada kualitas terbaik untuk rakyat Lombok Utara.
