Tanjungtv.com – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dari pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD, seluruh fraksi menyetujui pembahasan lanjutan, namun dengan sejumlah catatan kritis agar arah anggaran lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 akan dilakukan secara cermat, dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada rakyat.
“Teman-teman di DPRD ingin agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Lombok Utara. Yang penting substansinya matang dan sesuai aturan,” ujarnya, Sabtu (8/11).
Fraksi Soroti Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, sejumlah isu strategis menjadi sorotan utama.
Fraksi Golkar, melalui juru bicara Raden Nyakradi, menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur jalan di pelosok desa. Berdasarkan data fraksi, sekitar 4,5 persen jalan kabupaten dan strategis desa masih rusak. Mereka meminta agar anggaran difokuskan untuk perbaikan jalan dan fasilitas publik ketimbang pengadaan kendaraan dinas baru.
Sementara Fraksi PKB yang diwakili Sutranto meminta perhatian serius terhadap jaringan irigasi, penyediaan pupuk, dan peningkatan SDM pertanian. PKB juga menekankan urgensi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk memperkuat ekonomi maritim dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pendidikan dan Air Bersih Jadi Fokus PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan, lewat juru bicara Tusen Lasima, menyoroti penyelesaian pembangunan sekolah dasar dan menengah pertama, khususnya penyediaan ruang kelas baru yang layak dan aman.
Selain itu, fraksi ini meminta optimalisasi dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk memperbaiki penerangan umum, serta mendesak agar penyediaan air bersih bagi daerah terdampak krisis air direncanakan secara permanen, bukan sekadar penanganan darurat.
Demokrat Ingatkan Soal Rasionalisasi Belanja
Dari Fraksi Demokrat, juru bicara Burhan M. Nur menyoroti perlunya rasionalisasi belanja barang dan jasa untuk mengantisipasi penurunan dana transfer pusat.
Ia memaparkan, pendapatan daerah sebelumnya disepakati sebesar Rp1,189 triliun, terdiri dari PAD Rp341,61 miliar dan pendapatan transfer Rp847,44 miliar. Namun, berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-62/PK/2025, alokasi transfer untuk KLU mengalami penyesuaian menjadi Rp640,68 miliar, atau berkurang Rp206,75 miliar.
Fraksi Lain Desak Optimalisasi Pendapatan Daerah
Fraksi PNI melalui Iwandi mendorong Bapenda KLU untuk meningkatkan akurasi data pajak dan memperluas intensifikasi pajak berbasis digital demi transparansi penerimaan daerah.
Sedangkan Fraksi Gerindra, lewat Artadi, mengingatkan agar setiap program pemerintah benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta hasil perencanaan yang matang dan partisipatif.
Ketua DPRD Agus Jasmani menegaskan, pihaknya akan mengawal proses pembahasan RAPBD 2026 secara terbuka dan konstruktif.
“DPRD ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus berjalan dalam semangat membangun Lombok Utara yang sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.
