Tanjungtv.com – Proses seleksi direksi baru di PT Gerbang NTB Emas (GNE) tak sekadar pergantian jabatan. Bagi DPRD NTB, momentum ini menjadi titik krusial untuk memastikan reformasi menyeluruh BUMD strategis tersebut berjalan terarah dan terukur.
Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, menegaskan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam menentukan pucuk pimpinan perusahaan daerah itu. Menurutnya, kompetensi teknis penting, tetapi rekam jejak dalam mengelola krisis dan memimpin perubahan jauh lebih menentukan.
“Integritas calon direksi harus menjadi indikator utama. Kompetensi teknis memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah rekam jejak dalam mengelola krisis, membangun sistem, dan memimpin perubahan,” tegasnya, kemarin (22/2).
12 Nama di Tangan Gubernur
Tim Panitia Seleksi (Pansel) telah merampungkan tahapan wawancara dan Leaderless Group Discussion (LGD). Sebanyak 12 nama calon direksi telah diserahkan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk dipilih menjadi Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan.
DPRD memandang keputusan Gubernur akan sangat menentukan arah masa depan perusahaan. Terlebih, selama ini kepemimpinan masih dipegang pelaksana tugas (Plt) yang kewenangannya terbatas, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis dan kerja sama perbankan.
Bukan Sekadar Rotasi, Tapi Penyehatan Fiskal
Komisi III DPRD NTB menempatkan pembenahan PT GNE dalam kerangka besar penyehatan fiskal daerah. Sebagai BUMD, GNE seharusnya menjadi motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru membebani anggaran.
Nuna menekankan bahwa penyertaan modal yang telah disetujui harus dibarengi indikator kinerja yang jelas. Setiap rupiah yang dikucurkan wajib berdampak pada perbaikan tata kelola, penguatan arus kas, dan prospek usaha yang rasional.
“Kami mendukung kebijakan pembenahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, tetapi dukungan itu bukan cek kosong. Jika terjadi stagnasi atau penyimpangan, DPRD memiliki instrumen pengawasan yang akan digunakan secara proporsional,” tandas politisi PDIP tersebut.
Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur yang memimpin langsung RUPS dan menyetujui penyertaan modal sebagai bentuk tanggung jawab memperbaiki BUMD strategis daerah.
Target 100 Hari, Publik Tunggu Roadmap
DPRD mendorong agar direksi definitif yang ditetapkan segera menyusun roadmap transformasi perusahaan. Dalam 100 hari pertama, publik berhak mengetahui arah kebijakan strategis, mulai dari solusi likuiditas, penataan ulang unit usaha, hingga optimalisasi peluang bisnis berbasis potensi NTB.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Akhdiansyah, menambahkan bahwa mayoritas calon direksi memiliki latar belakang profesional, termasuk dari sektor perbankan.
“Tentu kita harapkan mereka sesuai dengan kriteria korporasi yang dibutuhkan,” ujarnya.
Penetapan direksi definitif dinilai mendesak agar perusahaan kembali memiliki kewenangan penuh dalam mengambil langkah strategis. DPRD berharap paling lambat Maret mendatang, direksi baru sudah disahkan melalui RUPS.
Dengan seleksi yang objektif dan bebas intervensi, DPRD menaruh harapan besar agar PT GNE benar-benar bangkit, bertransformasi, dan menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah, bukan lagi sekadar entitas yang bergulat dengan krisis internal.
