Tanjungtv.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski sempat terjadi keluhan hingga dugaan kasus keracunan. Evaluasi internal pun digelar, menyusul instruksi penguatan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, dengan fokus utama memastikan distribusi tidak lagi terhenti terlalu lama saat terjadi insiden.
Ketua Satgas MBG KLU, Rusdi, menyampaikan bahwa peristiwa penghentian distribusi selama dua pekan di wilayah Malaka, Kecamatan Pemenang, menjadi catatan penting. Ia menilai, penghentian total dalam waktu lama justru berdampak langsung pada anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Kalau sampai dua minggu terhenti, yang dirugikan adalah penerima manfaat. Padahal program ini bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting. Ketika distribusi berhenti, tentu berdampak pada capaian program,” tegas Rusdi, Sabtu (28/2).
Menurutnya, Satgas MBG awalnya dibentuk untuk menjembatani aspek perizinan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kelengkapan teknis lainnya. Namun pasca munculnya kasus di sejumlah daerah, fungsi satgas berkembang menjadi pengawas aktif di lapangan, terutama dalam aspek kesehatan dan keamanan pangan.
Ia menjelaskan, setiap kejadian langsung ditindaklanjuti bersama Dinas Kesehatan. Meski demikian, pola koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai masih perlu diperkuat agar respons terhadap kendala medis bisa lebih cepat tanpa harus menghentikan distribusi secara menyeluruh.
“Satgas bersama Dinas Kesehatan langsung bertindak jika ada kejadian. Tetapi yang menjadi evaluasi ke depan adalah bagaimana pola koordinasi antara daerah dan BGN ketika terjadi kendala medis,” ujarnya.
Pemda KLU berpandangan investigasi dan penanganan medis tetap harus berjalan profesional dan transparan. Namun di sisi lain, hak anak atas asupan gizi tidak boleh terabaikan. Karena itu, sinkronisasi standar operasional prosedur (SOP) antara BGN dan pemerintah daerah dianggap mendesak, termasuk penyusunan mekanisme distribusi alternatif saat situasi darurat.
Skema pengamanan tertentu, seperti pengawasan ketat bahan baku, uji sampel berkala, hingga distribusi terbatas dengan kontrol kesehatan, menjadi opsi yang tengah dibahas agar program tetap berjalan.
Bagi KLU, MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan instrumen strategis dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. Penguatan mitigasi risiko dan koordinasi lintas lembaga diharapkan mampu memastikan program nasional ini tetap berjalan aman, terkendali, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek keselamatan maupun hak gizi anak-anak.
