Tanjungtv.com – Polemik soal syarat surat kuasa bermaterai dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) yang diwakilkan mendapat tanggapan tegas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara. Aturan tersebut disebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat.
Kepala Dinas Dukcapil KLU, H. Rubain, menegaskan bahwa ketentuan surat kuasa bukan kebijakan lokal. Aturan ini merupakan amanah Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“Ini untuk menjamin keamanan identitas masyarakat. Tanpa surat kuasa bermaterai, risiko penyalahgunaan data sangat besar. Jadi bukan wewenang kami untuk menghapusnya,” tegas Rubain, kemarin (4/11).
Menurutnya, pengurusan dokumen kependudukan sebenarnya tetap dapat diwakilkan, terutama untuk warga lanjut usia, sakit, atau memiliki keterbatasan fisik. Dalam situasi itu, Dukcapil menyediakan opsi pelayanan melalui petugas lapangan, UPT, bahkan kepala dusun.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah tetap mengedepankan kemudahan, tetapi keamanan data adalah prioritas,” ujarnya.
Rubain juga menepis anggapan bahwa syarat tersebut menyulitkan warga. Ia menegaskan Dukcapil justru terus memperluas akses layanan. Saat ini terdapat 19 titik pelayanan tersebar di seluruh Lombok Utara, mulai dari puskesmas, kantor desa, kecamatan, RSUD KLU hingga dua klinik mitra.
“Layanan sudah dekat dengan masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh ke kantor pusat,” paparnya.
Bahkan, bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan dapat langsung diterbitkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Dukcapil rutin jemput bola ke pelosok desa serta menghadirkan inovasi layanan akta perkawinan yang diterbitkan sesaat setelah prosesi nikah selesai.
“Semua kami permudah. Yang kami jaga hanya satu: jangan sampai data masyarakat disalahgunakan,” pungkasnya.
