Tanjungtv.com – Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengembangkan kawasan Teluk Nare sebagai pusat ekonomi baru dinilai belum menjadi prioritas utama, menyusul keterbatasan fiskal daerah dan masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Kepala Dinas Pariwisata KLU, Dende Dewi Tresni Budi Astuti, mengungkapkan bahwa anggaran pembebasan lahan senilai sekitar Rp 9 miliar yang sebelumnya dialokasikan dalam APBD 2025 telah dialihkan ke kegiatan lain. “Pembebasan lahannya ditunda dan dialihkan ke kegiatan lain,” ujarnya, Kamis (22/1).
Hingga kini, belum ada kepastian kapan pembebasan lahan tersebut akan kembali dianggarkan. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan proyek pengembangan Teluk Nare yang sebelumnya dirancang sebagai kawasan terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung pariwisata dan ekonomi.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, menilai penundaan tersebut justru sejalan dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Menurutnya, berkurangnya dana transfer pusat pada APBD 2026 lebih dari Rp 200 miliar menjadi alasan kuat agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kondisi fiskal kita terbatas. Masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera diselesaikan, seperti perbaikan infrastruktur jalan desa dan kecamatan, serta persoalan rumah tidak layak huni,” ujar Kariyasa.
Ia menegaskan, fokus anggaran sebaiknya diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, sebelum mengembangkan kawasan ekonomi baru yang membutuhkan investasi besar dan jangka waktu panjang untuk memberikan hasil.
