Tanjungtv.com — Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2024 mulai memanas dengan isu adanya sejumlah kader Gerindra yang ditengarai bermain “dua kaki”. Meski partai sudah resmi mengusung pasangan Najmul Akhyar-Kusmalahadi Syamsuri, terdapat dugaan bahwa beberapa kader partai justru membangkang dan mendukung pasangan calon (paslon) lain. Dugaan ini mengundang respons tegas dari Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto.
Sudirsah dengan tegas menyatakan bahwa Gerindra tidak akan mentolerir adanya pembangkangan dari kader yang seharusnya mendukung pasangan Najmul-Kusmalahadi. “Sanksi berat sudah menunggu bagi mereka yang tidak menjalankan perintah partai. Kami tengah mencari bukti terkait dugaan ini, terutama bagi anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang tidak sejalan dengan instruksi partai,” ungkapnya pada Senin (30/9).
Ia menambahkan bahwa instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sangat jelas: seluruh kader wajib mendukung dan memenangkan Najmul-Kusmalahadi dalam Pilkada KLU. Kader yang terbukti melanggar akan dipecat, bahkan mereka yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD KLU. “Kalau terbukti, kami akan ambil tindakan cepat dengan pemecatan dan pergantian antar waktu (PAW),” tegas Sudirsah.
Tanda-tanda pembangkangan ini, lanjutnya, sudah mulai terlihat di lapangan. Misalnya, ada oknum anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang diketahui menghadiri kegiatan paslon lain, dan bahkan ada yang diduga menggunakan kekuasaannya di DPRD untuk mengajak masyarakat mendukung paslon di luar yang diusung oleh Gerindra. “Bukti awal sudah ada di tangan kami. Jika buktinya sudah cukup kuat, maka tindakan pemecatan akan segera dilakukan,” tambahnya.
Gerindra, lanjut Sudirsah, tidak main-main dalam menyikapi masalah ini. Untuk itu, dalam waktu dekat, partainya akan mengadakan rapat koordinasi daerah di Mataram. Pada rapat tersebut, seluruh kader Gerindra se-NTB, terutama anggota DPRD Fraksi Gerindra, akan diundang untuk menandatangani pakta integritas yang menyatakan dukungan penuh kepada calon kepala daerah yang diusung oleh partai. “Tidak hanya di KLU, tetapi juga di seluruh daerah NTB, baik itu pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota,” ujarnya.
Sudirsah juga menegaskan bahwa kinerja para kader akan dievaluasi berdasarkan perolehan suara di daerah mereka. “Minimal, calon yang didukung Gerindra harus memperoleh 60 persen suara. Ini akan menjadi tolak ukur dalam menilai kerja mereka di lapangan nanti,” kata Sudirsah, mengakhiri pernyataannya dengan nada tegas.
Gerindra tampaknya tidak akan mengendurkan sikap tegasnya terhadap para kader yang bermain aman di dua kubu. Langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat dukungan terhadap Najmul Akhyar-Kusmalahadi, dan memastikan partai tetap solid dalam menghadapi Pilkada KLU 2024 yang semakin memanas.
