Tanjungtv.com – Pulau wisata dunia Gili Trawangan kini berada di persimpangan berbahaya antara pesona pariwisata dan krisis lingkungan. Timbunan sampah yang mencapai 18 ton per hari di pulau seluas hanya 3,4 kilometer persegi bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius bagi keberlanjutan pariwisata dan kesehatan ekosistem. Desakan Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) agar pemerintah segera bertindak menjadi alarm keras yang tak bisa diabaikan.
Ketua FMPL Malik mengungkapkan, kapasitas mesin insinerator di TPS Gili Trawangan hanya mampu mengolah 5–10 ton sampah per hari, jauh di bawah volume produksi harian. Akibatnya, sampah yang tak tertangani menumpuk dan berubah menjadi “gunung sampah”, bahkan menghasilkan bubur sampah berbau menyengat yang masih mengandung gas metana dan tak bisa dipindahkan ke daratan.
Kondisi ini diperparah oleh tingginya arus wisatawan. Dengan produksi hampir 2 kilogram sampah per meter persegi per tahun, Gili Trawangan seakan “dipaksa berkelahi” dengan limbahnya sendiri. Jika dibiarkan, krisis ini bukan hanya merusak citra pariwisata NTB, tetapi juga berpotensi memicu bencana ekologis di kawasan pesisir dan laut.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, menegaskan bahwa persoalan sampah di Gili tidak bisa ditangani secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah, baik kabupaten, provinsi, hingga pusat, serta dukungan komunitas dan pelaku pariwisata.
“Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air adalah wajah pariwisata Lombok Utara. Kalau sampahnya tidak kita kelola bersama, dampaknya bukan hanya ke lingkungan, tapi juga ke ekonomi masyarakat. Ini harus jadi kerja kolaboratif, tidak bisa saling menunggu,” tegas Husnul Ahadi.
Ia mengakui bahwa keterbatasan alat pengolahan menjadi kendala utama. Karena itu, DLH Lombok Utara mendorong sinergi dengan Pemprov NTB, khususnya terkait pengadaan mesin pencacah atau mixer sampah, sekaligus penguatan sistem pengangkutan dari TPS menuju pelabuhan dan daratan. Armada angkut, menurutnya, harus diperbanyak dan frekuensinya ditingkatkan.
“Kalau produksi sampah 18 ton per hari tapi yang terangkut dan terolah hanya 6–7 ton, maka penumpukan tidak terhindarkan. Ini yang sedang kita dorong agar ada penanganan dari hulu ke hilir, termasuk penambahan armada dan teknologi,” jelasnya.
Data DLHK NTB sendiri menunjukkan, bila 10 ton sampah tertinggal setiap hari, maka dalam sebulan Gili Trawangan harus menanggung sekitar 300 ton sampah menumpuk. Angka ini memperkuat urgensi langkah cepat dan terukur, bukan sekadar wacana atau solusi sementara.
Di tengah sorotan publik dan keluhan wisatawan, krisis sampah Gili Trawangan kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga destinasi unggulan. Kolaborasi yang didorong DLH Lombok Utara menjadi harapan terakhir agar pulau kecil ini tidak kehilangan daya tariknya, sekaligus tetap layak huni bagi generasi mendatang.
