Tanjungtv.com — Calon Gubernur NTB nomor urut 2, Dr. Zulkieflimansyah, membantah pernyataan yang dilontarkan oleh calon gubernur nomor urut 3, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, terkait data pengangguran berlatar belakang pendidikan SMK. Dalam debat publik, Dr. Zulkieflimansyah menyebutkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK hanya 2 persen, yang menurutnya sangat rendah dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Namun, klaim ini bertolak belakang dengan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTB.
Dalam Berita Resmi Statistik Provinsi NTB No. 69/11/52/Th. XVII yang dirilis pada 6 November 2023, disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi justru terdapat pada lulusan SMK, mencapai angka 8,24 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya, seperti SMA (4,2 persen), universitas (3,84 persen), diploma (3,72 persen), SMP (2,67 persen), dan SD (0,89 persen). Data tersebut mengindikasikan bahwa pengangguran berlatar belakang pendidikan SMK adalah yang paling signifikan di NTB, bukan yang paling rendah seperti yang diklaim oleh Dr. Zulkieflimansyah.
Juru Bicara Iqbal-Dinda Menyoroti Tren Pengangguran SMK
Juru bicara pasangan Iqbal-Dinda, Dr. Ahmad Munjizun, juga memberikan tanggapannya atas klaim yang disampaikan Dr. Zulkieflimansyah. Menurut Munjizun, data TPT yang dikeluarkan oleh BPS jelas menunjukkan bahwa lulusan SMK menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan bahkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Angka TPT untuk lulusan SMK meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Munjizun, menyoroti bahwa peningkatan ini menjadi indikator serius mengenai tantangan lapangan kerja bagi lulusan SMK di NTB.
Kontradiksi dengan Data Statistik Resmi
Klaim Dr. Zulkieflimansyah mengenai tingkat pengangguran yang rendah di kalangan lulusan SMK mendapat sorotan karena bertentangan dengan data resmi. Data yang dirilis BPS secara tegas menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya di NTB. Para pengamat menyebutkan bahwa ketidaksesuaian pernyataan ini dengan fakta data statistik bisa menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks perdebatan publik yang sangat mengandalkan akurasi informasi.
Menurut BPS NTB, data TPT berbasis kategori pendidikan memang cenderung berfluktuasi, namun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran lulusan SMK terus menunjukkan kecenderungan meningkat, berbeda dengan jenjang pendidikan lain yang menunjukkan stabilitas atau bahkan penurunan.
Tantangan Lulusan SMK di Pasar Kerja
Tingginya TPT lulusan SMK memunculkan berbagai spekulasi terkait kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Banyak pihak menilai bahwa kurikulum SMK perlu disesuaikan lebih lanjut agar lebih relevan dengan permintaan tenaga kerja, terutama di sektor industri yang berkembang pesat di NTB. Selain itu, pengamat pendidikan menyoroti bahwa lulusan SMK cenderung terjebak di lapangan kerja informal, yang menyebabkan peningkatan risiko pengangguran saat lapangan kerja di sektor tersebut menyempit.
Munjizun juga menyatakan bahwa pasangan Iqbal-Dinda berkomitmen untuk menangani persoalan ini dengan program khusus bagi lulusan SMK, terutama dalam peningkatan pelatihan kerja dan konektivitas dengan sektor industri lokal. “Kami berencana mengoptimalkan pelatihan keterampilan dan membuka peluang kemitraan antara SMK dan perusahaan lokal agar lulusan lebih siap memasuki dunia kerja,” tambahnya.
Peran Data dalam Membentuk Kebijakan
Penggunaan data resmi seperti yang dikeluarkan oleh BPS penting dalam menyusun kebijakan yang berbasis fakta. Pengamat politik, Iqbal Ramadhan, menyebutkan bahwa dalam iklim politik yang dinamis, data statistik semestinya menjadi acuan utama agar publik mendapat informasi yang akurat. “Calon pemimpin harus berpedoman pada data resmi dalam membuat pernyataan publik, terutama di hadapan masyarakat yang semakin kritis,” jelas Iqbal.
Ketidaksesuaian klaim Dr. Zulkieflimansyah dengan data BPS tentang TPT lulusan SMK menggarisbawahi pentingnya verifikasi data dalam kampanye politik. Publik berharap, ke depan, seluruh pasangan calon dapat memanfaatkan data akurat demi penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan latar belakang ini, publik di NTB kini semakin berharap agar pemerintah yang terpilih nantinya mampu menghadirkan solusi konkret untuk mengurangi tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK. Keakuratan informasi dan pemahaman yang tepat mengenai isu pengangguran di berbagai jenjang pendidikan diharapkan menjadi langkah awal yang penting dalam membangun NTB yang lebih berdaya saing.
