Tanjungtv.com – Polres Lombok Tengah kembali menggegerkan publik dengan penahanan terhadap anggota DPRD Lombok Tengah, Lalu Nursai, pada Selasa (15/10). Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim menetapkan Lalu Nursai sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu paket C tahun ajaran 2007 yang digunakan saat pencalonan pada Pemilu Legislatif 2024.
Kasatreskrim Polres Lombok Tengah, IPTU Lukluk Il Maqnun, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menahan Lalu Nursai yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Benar, saudara LN telah kami amankan di Mapolres Lombok Tengah,” ungkap IPTU Lukluk kepada media pada Selasa (15/10) malam.
Penahanan Lalu Nursai dilakukan setelah pihak penyidik memeriksanya pada hari yang sama. Sebelumnya, Nursai dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat (11/10), namun ia berhalangan hadir karena tugas kedinasan. Setelah surat pemanggilan kedua dilayangkan, Nursai akhirnya memenuhi panggilan dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
“Pemeriksaan berlangsung lancar, dan setelah bukti-bukti yang ada mencukupi, termasuk keterangan saksi dan alat bukti, kami langsung melakukan penahanan terhadap tersangka,” jelas Lukluk.
Lalu Nursai kini ditahan di Rutan Mapolres Lombok Tengah selama 20 hari ke depan, mulai dari tanggal 15 Oktober hingga 3 November 2024. Jika diperlukan waktu tambahan untuk proses penyidikan, Lukluk menyatakan bahwa pihaknya akan meminta perpanjangan masa penahanan kepada jaksa penuntut umum hingga 40 hari.
Kasus ini mengejutkan banyak pihak, karena Lalu Nursai diduga menggunakan ijazah palsu dari Yayasan Ponpes Assyafiiyah NW Penangsak Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, yang terlibat dalam penerbitan ijazah paket C tersebut. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan ke KPU Lombok Tengah, yang menduga adanya pemalsuan dokumen dalam berkas pencalonan Lalu Nursai.
Atas dugaan ini, Lalu Nursai dijerat dengan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 266 ayat 2 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dokumen resmi. Jika terbukti bersalah, ia diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
Penahanan Lalu Nursai menjadi sorotan publik, terutama di kalangan masyarakat Lombok Tengah yang merasa terkejut atas dugaan tindakan ilegal dari salah satu wakil rakyatnya. Dalam perkembangan terbaru, penyidik juga telah memeriksa Pimpinan Ponpes Assyafiiyah NW, H Abdurrasyid, sebagai saksi atas dugaan keterlibatannya dalam penerbitan ijazah palsu tersebut.
Kasus ini menciptakan gelombang keprihatinan di kalangan masyarakat, terutama terkait integritas para calon legislatif yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Apakah kasus ini akan membawa dampak besar bagi karier politik Lalu Nursai dan kredibilitas partai politiknya, PPP, masih menjadi pertanyaan yang terus ditunggu jawabannya oleh publik.
Sementara itu, berbagai spekulasi berkembang di media sosial, dengan banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik bisa menggunakan dokumen palsu untuk lolos dalam pencalonan legislatif. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi calon-calon pejabat publik lainnya untuk menjaga integritas dan bertindak sesuai hukum.
Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan apakah Lalu Nursai akan mengajukan pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Yang jelas, penahanan ini akan menjadi sorotan utama di wilayah Lombok Tengah dan mungkin dapat mempengaruhi konstelasi politik di daerah tersebut menjelang Pemilu 2024.
