Tanjungtv.com – Ribuan pegawai non-ASN di Lombok Utara kini menaruh harapan besar pada langkah politik Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, yang secara langsung melobi pemerintah pusat terkait skema pengangkatan PPPK paruh waktu bagi honorer kategori R2, R3, dan R4.
Upaya tersebut dilakukan Najmul dengan mendatangi dua lembaga strategis di Jakarta. Pada Rabu (3/12) ia menemui Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebelum melanjutkan pertemuan dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) keesokan harinya.
Langkah ini menjadi secercah harapan bagi para honorer yang selama ini terkatung-katung karena belum lulus passing grade, belum mengikuti seleksi, maupun yang datanya belum terverifikasi. Mereka terancam kehilangan pekerjaan jika tidak segera mendapatkan kepastian status.
“Saya sudah ke BKN, kemudian ke Kemenpan RB untuk mencari solusi yang tepat dan sesegera mungkin terkait nasib P3K R2, R3, dan R4,” ujar Najmul.
Menurutnya, skema PPPK paruh waktu menjadi satu-satunya solusi nasional yang kini realistis untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap honorer. Pemerintah daerah, tegas Najmul, telah menyampaikan seluruh syarat dan data yang dibutuhkan kepada pemerintah pusat.
“Meski hasilnya belum terlihat sekarang, ikhtiar pemerintah daerah sudah maksimal. Semua persyaratan sudah kami sampaikan,” katanya.
Namun demikian, Najmul menyadari bahwa keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski begitu, ia berharap langkah aktif dari daerah bisa menjadi dorongan kuat agar keputusan segera diambil.
“Bolanya sekarang ada di Kemenpan RB,” tandasnya.
