Tanjungtv.com – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih bergelut dengan persoalan penyelesaian rumah tahan gempa (RTG) bagi korban gempa 2018, terutama untuk rumah kategori rusak berat. Ketika musim hujan tiba, harapan masyarakat KLU untuk segera mendapatkan RTG kembali mencuat. Janji pemerintah yang belum juga terealisasi telah memancing kritik dari berbagai pihak. Salah satu suara kritis datang dari Anton Sahertian, seorang aktivis masyarakat yang mengungkapkan keresahan warga melalui media sosial, tepat setelah kunjungan tokoh nasional Rocky Gerung ke wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya yang viral, Anton menegaskan bahwa masyarakat KLU sudah bosan dengan retorika kosong. Mereka kini menuntut aksi nyata pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan RTG yang dijanjikan sejak bencana melanda. “Masyarakat KLU tidak butuh RG (Rocky Gerung), yang dibutuhkan adalah RTG! Musim hujan sudah tiba, jangan sampai doa para korban gempa yang belum mendapatkan RTG langsung diijabah Allah,” tegas Anton, dengan nada yang memancing perhatian banyak warganet.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU mengungkapkan bahwa jumlah rumah rusak kategori berat yang belum tersentuh bantuan mencapai 2.447 unit. Rinciannya, di Kecamatan Pemenang terdapat 218 unit, Kecamatan Tanjung 869 unit, Kecamatan Gangga 142 unit, Kecamatan Kayangan 1.028 unit, dan Kecamatan Bayan sebanyak 109 unit. Kondisi ini membuat banyak warga Lombok Utara merasa frustrasi, terutama saat musim hujan mulai membasahi daerah tersebut.
Irfan, Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD KLU, menyatakan bahwa data rumah rusak tersebut telah diusulkan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan dana hibah. “Kalau dana DSP (Dana Siap Pakai) sudah tidak memungkinkan lagi. Tinggal kita mengharapkan dana hibah,” ucap Irfan dalam sebuah pernyataan resmi.
Irfan menjelaskan bahwa sesuai dengan usulan, kebutuhan dana untuk menangani rumah rusak kategori berat diperkirakan mencapai Rp 122 miliar, dengan alokasi Rp 50 juta per rumah. Semua dokumen yang diperlukan oleh pemerintah pusat telah disiapkan. “Sekarang kami tinggal menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Namun, ketika ditanya kapan dana tersebut bisa cair dan realisasi pembangunan RTG bisa segera dilakukan, Irfan tidak berani memberikan janji pasti. Ia hanya bisa berharap masyarakat terus berdoa agar dana hibah ini bisa segera digulirkan oleh pemerintah pusat untuk menangani rumah-rumah yang masih rusak parah. “Kami tidak bisa memastikan kapan, semoga saja segera,” tambahnya.
Kondisi ini semakin diperparah dengan ketidakpastian dari pemerintah daerah mengenai apakah ada kemungkinan penggunaan dana APBD jika bantuan dari pusat tak kunjung datang. Irfan tidak dapat menjawab secara jelas dan menyebut bahwa keputusan tersebut bergantung pada kebijakan Bupati KLU. “Itu tergantung Pak Bupati,” pungkasnya.
Ketidakpastian ini membuat banyak warga Lombok Utara semakin resah, terutama dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Masyarakat hanya bisa berharap bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak tidak terus tertunda oleh birokrasi dan lambannya proses penyaluran dana. Mereka membutuhkan kepastian, bukan janji-janji yang terus diulur-ulur.
Momentum ini menjadi tekanan bagi Pemda KLU, terutama di tengah sorotan publik yang semakin tajam. Tekanan dari warga dan kritik dari aktivis seperti Anton Sahertian menjadi pengingat bahwa kebutuhan akan RTG bukan sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan mendesak bagi ribuan korban gempa yang masih menanti di tengah ketidakpastian.
