Tanjungtv.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memacu percepatan pembangunan daerah dengan strategi kerja simultan lintas sektor, meski dihadapkan pada tantangan berat berupa keterbatasan fiskal. Bupati KLU Najmul Akhyar menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melambat, justru harus dijadikan pemicu untuk bekerja lebih inovatif.
Salah satu fokus utama Pemda KLU saat ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), IPM KLU berada di angka 68,64, terendah di antara kabupaten/kota se-NTB.
“Kita akui IPM KLU masih terendah di NTB. Tapi kita juga harus jujur bahwa KLU adalah kabupaten termuda. Artinya, kita harus bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Najmul saat Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun Bupati dan Wakil Bupati KLU di Anema Resort, Kamis sore (18/12).
Meski berada di posisi terbawah dalam capaian IPM, Najmul menegaskan bahwa tren pembangunan KLU justru menunjukkan progres paling signifikan di NTB. Hal ini tercermin dari keberhasilan menekan angka kemiskinan secara tajam dalam satu tahun terakhir.
Data BPS mencatat, angka kemiskinan KLU turun dari 23,96 persen menjadi 20,74 persen, atau berkurang 3,22 poin persentase. Capaian tersebut merupakan penurunan tertinggi di NTB, bahkan mengantarkan KLU meraih penghargaan dari pemerintah pusat sebagai kabupaten dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Penurunan lebih dari 3,2 persen ini bukan capaian kecil. Jika tren ini bisa kita jaga, saya optimistis dalam dua hingga tiga tahun ke depan KLU tidak lagi berada di posisi teratas angka kemiskinan di NTB,” tegasnya.
Di sektor pelayanan publik, Pemda KLU terus melakukan pembenahan, khususnya pada layanan kesehatan. Najmul menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara di sektor ekonomi, Pemda KLU melanjutkan dan memperkuat program pinjaman modal tanpa bunga yang sebelumnya dirintis pada masa kepemimpinan Bupati Djohan Sjamsu. Program ini dinilai efektif mendorong pertumbuhan usaha mikro sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Pada sektor pariwisata, Najmul menegaskan bahwa pembangunan tidak semata mengejar peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Prinsip pembangunan berbasis kualitas tersebut juga diterapkan pada sektor pertanian, peternakan, dan sektor produktif lainnya.
Adapun di bidang infrastruktur, Pemda KLU tetap berkomitmen melakukan perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas dasar. Namun Najmul mengakui, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp206 miliar menjadi tantangan serius yang memaksa sejumlah proyek pembangunan ditunda.
“Pemotongan ini berdampak langsung pada rencana pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Tapi kondisi ini tidak boleh mematahkan semangat,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, keterbatasan anggaran justru menuntut Pemda KLU bekerja lebih cerdas dan efisien.
“Kita harus mencari sumber PAD baru dan menutup celah kebocoran jika masih ada. Dengan kondisi ini, kita dituntut untuk berpikir lebih inovatif demi keberlanjutan pembangunan KLU,” pungkas Najmul.
