Tanjungtv.com – Pertarungan politik di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memanas menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Tiga pasangan calon (paslon) utama, yaitu Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin (Rohmi-Firin), Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel), dan Lalu Muhammad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), bersaing ketat dalam memperebutkan dukungan masyarakat. Di tengah suasana kampanye yang semakin intens, hasil survei elektoral menjadi sorotan utama. Masing-masing kubu mengklaim keunggulan, namun pertanyaan yang menggantung di benak publik: siapa sebenarnya yang unggul?
Di balik gencarnya klaim keunggulan tersebut, muncul kritik terhadap validitas dan kredibilitas survei elektoral yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Beberapa pengamat politik di NTB, seperti Dr. Alfisyahrin dan Dr. Ihsan Hamid, memberikan pandangan kritis mengenai hasil survei yang disampaikan oleh tim pemenangan masing-masing paslon. Mereka mengingatkan publik agar lebih cermat dalam menyikapi data survei, terutama jika metode yang digunakan lembaga survei tersebut tidak transparan.
Menakar Validitas Survei, Antara Realitas dan Rekayasa
Dr. Alfisyahrin, seorang pengamat politik di NTB, menekankan pentingnya survei elektoral dalam mencerminkan arah pilihan masyarakat. Menurutnya, survei yang dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah merupakan alat yang bermanfaat dalam memajukan demokrasi. Namun, ia juga menyoroti adanya kecenderungan survei-survei yang dilakukan belakangan ini terindikasi sebagai pesanan, yang lebih bertujuan menciptakan persepsi publik yang menguntungkan salah satu paslon.
“Sayangnya, saya melihat kecenderungan survei-survei saat ini sangat spekulatif dan terindikasi sebagai pesanan. Ini yang mesti diperhatikan lebih mendalam oleh publik,” ujar Alfisyahrin. Ia menambahkan bahwa publik harus kritis dan mempertanyakan metode yang digunakan lembaga survei, termasuk keterbukaan dalam pemilihan responden dan siapa saja yang menjadi responden.
Alfisyahrin menegaskan bahwa tidak semua hasil survei dapat diterima secara mentah-mentah. Beberapa survei yang disampaikan ke publik melalui tim pemenangan dinilainya memiliki kecenderungan untuk memuaskan internal paslon, bukan sebagai alat untuk memajukan demokrasi. Ia mengingatkan, jika survei hanya dijadikan alat kampanye untuk membentuk opini, maka fungsi survei sebagai alat ilmiah dalam demokrasi akan tergeser.
Menelisik Kualitas Lembaga Survei, Apakah Terdaftar di Persepi dan KPU?
Kredibilitas lembaga survei menjadi isu krusial dalam dinamika politik menjelang Pilgub NTB 2024. Dr. Alfisyahrin menjelaskan pentingnya memastikan apakah lembaga survei terdaftar di asosiasi yang kredibel, seperti Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia), atau apakah lembaga tersebut terdaftar di KPU. Jika lembaga survei tidak memenuhi kriteria ini, maka kredibilitasnya patut diragukan.
“Pertama, apakah lembaga survei itu terdaftar di Persepi, dan selanjutnya apakah terdaftar di KPU? Kalau tidak, kredibilitas lembaga survei itu patut dipertanyakan,” tegas Alfisyahrin. Ia mengingatkan publik agar lebih kritis terhadap lembaga-lembaga survei baru yang mungkin belum memiliki rekam jejak yang jelas.
Senada dengan Alfisyahrin, Dr. Ihsan Hamid juga menyoroti maraknya hasil survei yang dirilis oleh tim pemenangan masing-masing paslon. Menurut Ihsan, hasil survei yang valid seharusnya dirilis langsung oleh lembaga survei yang melakukannya, bukan melalui tim pemenangan yang cenderung mem-framing data untuk kepentingan kampanye.
“Jadi, seharusnya lembaga survei ini yang langsung merilis pada media. Bukan kemudian melalui tim pemenangan dengan hasil yang sudah diframing sedemikian rupa,” kata Ihsan.
Dalam kontestasi politik, survei sering kali menjadi senjata ampuh untuk menciptakan persepsi publik. Bagi tim pemenangan, hasil survei yang mengunggulkan paslon mereka akan memperkuat citra bahwa kandidat tersebut memiliki peluang besar untuk menang. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan: apakah survei-survei tersebut benar-benar mencerminkan realitas di lapangan atau sekadar rekayasa?
Fenomena ini tidak hanya terjadi di NTB, tetapi juga di berbagai daerah lain yang sedang menggelar pemilihan kepala daerah. Survei yang diframing untuk kepentingan politik telah menjadi alat strategi kampanye, yang sayangnya sering kali mengorbankan validitas ilmiah. Ketika survei hanya berfungsi untuk menguntungkan salah satu pihak, maka proses demokrasi yang sehat bisa terganggu.
Publik perlu cermat dan tidak terjebak dalam permainan opini yang diciptakan melalui survei. Pengamat politik seperti Alfisyahrin dan Ihsan Hamid mengingatkan pentingnya transparansi dalam metode survei dan bagaimana lembaga survei menyajikan hasilnya. Jika survei dilakukan secara ilmiah, dengan metode yang jelas dan terbuka, maka hasilnya akan menjadi alat yang bermanfaat untuk mencerminkan dinamika politik yang sebenarnya.
Dalam persaingan ketat tiga paslon di Pilgub NTB 2024, masing-masing kubu berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pilihan terbaik. Klaim-klaim yang saling bertentangan mengenai hasil survei elektoral semakin memperkeruh suasana kampanye. Namun, di balik klaim tersebut, publik harus bisa membedakan mana survei yang benar-benar mencerminkan suara masyarakat dan mana yang hanya alat kampanye.
Pemilihan Gubernur NTB 2024 akan menjadi ujian bagi integritas demokrasi di daerah ini. Apakah demokrasi bisa tetap berjalan dengan sehat, ataukah justru survei-survei pesanan akan mengaburkan pilihan masyarakat? Jawabannya ada pada sejauh mana publik dapat berpikir kritis dan cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang disajikan, termasuk hasil survei.
Pada akhirnya, siapa yang unggul di Pilgub NTB 2024 tidak hanya bergantung pada hasil survei yang dirilis oleh berbagai pihak, tetapi juga pada kesadaran politik masyarakat dalam memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi daerah mereka.
Di tengah persaingan sengit antara Rohmi-Firin, Zul-Uhel, dan Iqbal-Dinda, hasil survei elektoral menjadi medan pertempuran tersendiri. Klaim keunggulan yang disampaikan masing-masing kubu harus disikapi dengan hati-hati oleh publik. Penting untuk memahami bahwa tidak semua survei mencerminkan realitas yang sesungguhnya, terutama jika survei tersebut tidak dilakukan dengan metode yang transparan dan valid. Masyarakat NTB harus lebih kritis dalam menganalisis hasil survei, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat menjelang Pilgub 2024.
