Tanjungtv.com – Terumbu karang di kawasan Gili Matra (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) kini masuk dalam skema asuransi internasional yang digarap oleh United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah ini dianggap revolusioner dalam dunia konservasi laut Indonesia, tetapi juga memicu tanda tanya besar: siapa yang akan menanggung biaya premi asuransi ekosistem ini?
BACA JUGA : PASAR ANCAK BAYAN DIBONGKAR! PEDAGANG TERANCAM KEHILANGAN LAPAK?
Dengan semakin tingginya ancaman terhadap terumbu karang akibat perubahan iklim, aktivitas wisata, dan eksploitasi laut, skema perlindungan ini diklaim menjadi solusi jangka panjang. Namun, asuransi lingkungan bukanlah produk gratis. Premi asuransi yang digodok UNDP bersama Swiss Re ini masih dalam tahap perancangan, tetapi skema pembayarannya menjadi isu krusial. Jika dana hibah internasional masih bisa menutup biaya dalam tahap awal, bagaimana keberlanjutan pendanaannya di masa depan?
Koordinator Risk Finance UNDP, Ahmad Fandi Nasution, dalam sebuah workshop di Mataram menegaskan bahwa asuransi ini dirancang untuk mengurangi kerentanan ekosistem laut terhadap bencana alam dan aktivitas manusia. Ia menyebut bahwa negara-negara seperti Meksiko telah menerapkan konsep serupa, di mana terumbu karang mereka diasuransikan untuk melindungi dari dampak badai dan kerusakan ekosistem pesisir.
Regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 27 Tahun 2024 turut menjadi landasan bagi kemudahan investasi dalam perlindungan ekosistem laut ini. Selain itu, Dana Perwalian Keanekaragaman Hayati Laut yang dikelola oleh Indonesia Environment Fund (IEF) disebut-sebut sebagai salah satu mekanisme pendanaan potensial.
Di balik upaya ambisius ini, tantangan terbesar adalah kepastian sumber dana. Apakah pemerintah akan mengalokasikan anggaran khusus untuk premi asuransi ini? Ataukah sektor swasta dan wisatawan yang akan ikut berkontribusi? Jika industri pariwisata berbasis kelautan menjadi penerima manfaat terbesar, apakah mereka siap membayar lebih untuk menjamin keberlanjutan ekosistem yang menjadi daya tarik utama Gili Matra?
Sementara Swiss Re tengah menyiapkan standar polis untuk menentukan cakupan dan wilayah percontohan, Global Lead Sustainability & Market Development Public Sector Solutions, Cherie Gray, menegaskan bahwa skema ini harus berbasis mitigasi risiko yang komprehensif. Ia menyarankan strategi yang lebih konkret sebelum implementasi asuransi dilakukan, termasuk perlindungan dan mekanisme pemulihan yang efektif.
Jika proyek ini berhasil, Gili Matra akan menjadi model pertama di Indonesia dalam menerapkan asuransi berbasis ekosistem. Namun, tanpa kepastian pendanaan jangka panjang, gagasan besar ini bisa saja berakhir sebagai ambisi konservasi yang tidak terwujud. Masyarakat pesisir, pelaku wisata, hingga pemerintah daerah kini menunggu kepastian: siapa yang akan membayar harga mahal demi kelangsungan terumbu karang Gili Matra?
