Tanjungtv.com — Target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelabuhan Bangsal mendorong DPRD NTB menaruh perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan kelayakan infrastruktur pelabuhan pariwisata tersebut. Komisi IV DPRD NTB menilai, perbaikan menyeluruh menjadi prasyarat agar Pelabuhan Bangsal mampu berfungsi optimal sebagai gerbang utama wisata Gili Tramena dan jalur penyeberangan antarpulau.
Penilaian itu disampaikan usai kunjungan lapangan Komisi IV DPRD NTB ke Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (31/12). Rombongan dipimpin Anggota Komisi IV DPRD NTB, H Suharto, bersama Efan Limantika dan Ahmad Dahlan. Turut hadir Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin serta Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar.
Suharto mengungkapkan, sejumlah bagian dermaga mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu keselamatan penumpang dan kapal. Salah satunya pada struktur tiang pancang dermaga yang tergerus air laut hingga tulangan besinya terlihat. Kondisi ini dinilai rawan mempercepat korosi dan melemahkan struktur bangunan.
“Kalau keselamatan tidak dijamin, pelayanan akan terganggu dan berdampak pada kepercayaan wisatawan. Padahal Pelabuhan Bangsal ini menjadi salah satu sumber PAD penting bagi daerah,” kata Suharto.
Selain struktur dermaga, Komisi IV juga menemukan kerusakan pada karet pelindung dermaga (rubber bumper) yang tidak lagi berfungsi optimal. Akibatnya, kapal yang bersandar berisiko mengalami benturan langsung dengan dinding dermaga. DPRD meminta penggantian rubber bumper dilakukan secara bertahap maupun menyeluruh sesuai tingkat kerusakan.
Aspek keselamatan penumpang turut menjadi sorotan, terutama pada pagar pengaman pelabuhan yang dinilai perlu diperkuat di beberapa titik. Menurut DPRD, standar “safety first” harus menjadi prioritas utama di pelabuhan pariwisata dengan lalu lintas penumpang tinggi seperti Bangsal.
Tak hanya area dermaga, akses jalan menuju Pelabuhan Bangsal juga dinilai belum mencerminkan wajah pariwisata NTB. Kerusakan aspal dan kesan kumuh di sejumlah titik dianggap dapat menurunkan kenyamanan wisatawan. Komisi IV meminta Dinas PUPR NTB berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Utara untuk penataan akses tersebut.
Dari sisi pengelolaan, DPRD juga menyoroti potensi PAD dari penataan tambatan boat penumpang. Area terminal boat di sisi kiri pelabuhan dinilai strategis untuk ditata lebih tertib melalui pengaturan zonasi, jalur keluar-masuk, serta kapasitas tambat kapal. Penertiban mekanisme pungutan juga didorong agar retribusi berjalan resmi dan transparan.
“Regulasi retribusi harus jelas. Dengan pelayanan yang aman dan tertata, potensi PAD bisa dioptimalkan,” ujar Suharto.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Efan Limantika menegaskan Pelabuhan Bangsal memiliki peran vital sebagai simpul transportasi pariwisata dan antarpulau, termasuk jalur ke Bali. Sejak pengelolaannya diserahkan ke Provinsi NTB, pelabuhan ini telah menyumbang PAD lebih dari Rp1,4 miliar.
“Di 2025 target PAD dari Pelabuhan Bangsal dipatok lebih dari Rp3 miliar. Karena itu, kualitas fasilitas dan layanan harus benar-benar dijaga,” tegas Efan.
Dengan perbaikan infrastruktur dan penataan layanan yang tepat, DPRD NTB berharap Pelabuhan Bangsal tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mampu menjadi mesin penggerak pendapatan daerah serta etalase pariwisata NTB di mata wisatawan nasional dan internasional.
