Tanjungtv.com – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terus menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Fokus penyelidikan mengerucut pada aliran dan realisasi anggaran senilai Rp42 miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan alat praktik serta pembangunan fisik di sejumlah SMK.
Mantan Kepala Dikbud NTB, Aidy Furqan, memenuhi panggilan penyelidik sekitar pukul 10.00 Wita. Ia datang menggunakan mobil Honda Freed bernomor polisi DR 1023 DE dan meninggalkan kantor kejaksaan sekitar pukul 15.30 Wita setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam.
“Ya, saya hanya memberikan keterangan saja,” ujarnya singkat usai pemeriksaan. Aidy membenarkan bahwa materi pertanyaan berkaitan dengan penggunaan DAK 2023, namun enggan merinci substansi pemeriksaan. “Masih seputar penggunaan dana saja dan administrasi saja,” katanya.
Sorotan pada Realisasi Anggaran
Penelusuran kasus ini tak lepas dari temuan bahwa sebagian sekolah belum sepenuhnya menerima alat praktik dan peraga siswa, meskipun Surat Perintah Membayar (SPM) telah terbit per 1 Desember 2023. Selain pengadaan alat, anggaran DAK juga digunakan untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) di sejumlah SMK yang dilaporkan molor dari tenggat 31 Desember 2023.
Sebelum memeriksa Aidy, jaksa telah meminta keterangan sejumlah kepala SMK, termasuk Kepala SMKN 1 Bayan, Lombok Utara. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya pendalaman terhadap mekanisme distribusi barang dan progres fisik proyek.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Zulkifli Said, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap mantan Kadis Dikbud tersebut. “Ya, tadi pemeriksaannya,” ujarnya.
Masih Tahap Penyelidikan
Zulkifli menegaskan, perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan. Tim jaksa tengah melakukan pengumpulan bahan dan data (pulbaket dan puldata) untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi sebelum dinaikkan ke tahap penyidikan.
Dengan nilai anggaran yang cukup besar dan menyangkut fasilitas pendidikan vokasi, publik kini menanti hasil pendalaman Kejati NTB. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DAK menjadi sorotan, terutama karena dana tersebut ditujukan untuk menunjang kualitas pembelajaran dan keterampilan siswa di NTB.
