Tanjungtv.com –Program pembangunan gedung dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Lombok Utara mulai menunjukkan progres. Namun, di balik geliat pembangunan di sembilan desa yang sudah memenuhi syarat, masih ada 34 desa yang terancam tertinggal karena terkendala aset lahan.
Project Management Officer (PMO) Lombok Utara, Adi Purmanto, menjelaskan bahwa dari total 43 desa, hanya sembilan yang siap melaksanakan pembangunan tahap pertama. “Kesembilan desa ini telah memenuhi persyaratan aset lahan minimal 600 hingga 1.000 meter persegi sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat,” kata Adi.
Desa yang sudah masuk tahap pembangunan tersebar di berbagai kecamatan, di antaranya Desa Mumbul Sari (Bayan), Gumantar dan Malaka (Kayangan), Genggelang, Rempek, Rempek Darussalam (Gangga), serta Sokong, Medana, dan Teniga (Tanjung). Pada beberapa desa seperti Sokong, Rempek, dan Gumantar, pekerjaan perataan lahan bahkan telah berlangsung, begitu pula dengan kedatangan material bangunan.
Namun, antusiasme ini tak terjadi merata. Sebanyak 18 desa tidak memiliki aset desa sama sekali, 8 desa hanya memiliki lahan milik kabupaten atau provinsi, dan 17 desa memiliki aset desa namun belum memenuhi syarat luas lahan.
“Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena ada desa yang sama sekali tidak punya lahan untuk memenuhi instruksi pusat,” jelas Adi.
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menekankan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan lahan minimal 1.000 meter persegi, menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Karena itu, Adi berharap Pemkab Lombok Utara segera melakukan koordinasi intensif agar seluruh desa dapat mengikuti pembangunan pada tahap berikutnya.
“Ini penting agar tidak terjadi kesenjangan antar desa. Kami berharap pembahasan lahan dipercepat sehingga pembangunan bisa berjalan merata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan KLU, Haris Nurdin, menyebut pekan ini pemda bersama TNI akan memfasilitasi pertemuan dengan seluruh kepala desa terkait percepatan program ini.
Untuk desa yang belum memenuhi syarat lahan, pembangunan gedung dan gerai akan dijadwalkan pada tahap berikutnya. “Kita prioritaskan desa yang sudah siap terlebih dahulu,” tegas Haris.
Dengan kondisi ini, kesenjangan persiapan antar desa menjadi isu penting dalam keberlanjutan pembangunan Kopdes Merah Putih. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada pekerjaan besar untuk memastikan seluruh desa memiliki akses yang sama terhadap program strategis nasional tersebut.
