Tanjungtv.com — Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (PTL RHP) yang dicapai Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak hanya mendatangkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, tetapi juga memicu perubahan signifikan dalam strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Penghargaan tersebut disampaikan pada pertemuan strategis BPK bersama para inspektur se-NTB di Mataram, Senin (8/12). Dalam forum itu, KLU dinilai sebagai daerah paling progresif se-NTB dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
Inspektur KLU, Heryanto, menjelaskan bahwa progres PTL RHP yang mencapai 82,57 persen pada semester I 2025—naik 9,39 persen dibanding semester sebelumnya—berdampak langsung pada pembenahan manajemen pendapatan daerah.
“Apresiasi ini menjadi pemicu kami untuk memperkuat pengawasan. Masih ada ruang perbaikan agar KLU bisa mengejar enam daerah lain yang peringkatnya lebih tinggi,” ujar Heryanto.
Ia mengungkapkan, selama pendampingan audit, BPK tidak hanya menyoroti potensi kebocoran pendapatan, tetapi juga menunjukkan adanya potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal. Temuan itu kemudian dibawa ke pembahasan RAPBD 2026, sehingga target PAD disepakati naik Rp29 miliar dari target awal RPJMD sebesar Rp341 miliar.
“Ini bukan sekadar tindak lanjut temuan, tetapi bukti bahwa pengawasan yang kuat dapat menjadi instrumen strategis untuk memperbesar ruang fiskal daerah,” kata Heryanto.
747 Rekomendasi Ditangani, Peringkat KLU Melonjak
Sejak 2010, Inspektorat KLU telah menangani total 747 rekomendasi BPK, dengan rincian:
616 rekomendasi telah sesuai tindak lanjut
128 belum sesuai
2 belum ditindaklanjuti
1 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti
Kinerja itu membawa KLU naik dari peringkat 11 ke posisi 7 se-NTB, sebuah lompatan yang menjadi sorotan BPK.
Bupati: Ini Bukan Soal Administrasi, Tapi Komitmen Moral
Bupati KLU, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa progres penyelesaian rekomendasi bukan hanya pencapaian teknis.
“Ini cermin komitmen kita membangun tata kelola pemerintahan yang kuat. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan pengawasan berbasis rekomendasi audit menjadi kunci memastikan program daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap capaian ini menjadi momentum memperkokoh koordinasi lintas OPD, meningkatkan disiplin kerja, dan memperbaiki manajemen anggaran.
