Tanjungtv.com — Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2024–2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menghadirkan arah baru bagi pembangunan kesehatan daerah. Tidak hanya sebagai forum evaluasi, acara yang dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH di Hotel Montana, Minggu (24/11), ini menjadi momentum penegasan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pelayanan kesehatan.
Kegiatan tersebut diikuti 54 peserta, terdiri dari perwakilan OPD, Komisi III DPRD KLU, RSUD, seluruh Puskesmas se-KLU, serta para camat. Dalam laporannya, Sekdis Kesehatan Hj. Rusniatun, SKM, S.Keb menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk mengukur capaian tahun berjalan sekaligus merancang langkah besar menuju Renstra Kesehatan 2025–2029.
“Beberapa agenda penting yang dibahas antara lain standar pelayanan minimal, integrasi layanan primer, serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu maupun bayi,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa rekomendasi dari forum ini akan menjadi pondasi utama arah kebijakan kesehatan lima tahun mendatang.
Banyak PR di Puskesmas dan RSUD
Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, M.Kes, menyoroti masih adanya pekerjaan rumah besar dalam peningkatan kualitas layanan, terutama di fasilitas BLUD Puskesmas dan RSUD.
“Isu pelayanan bukan hanya soal sarana dan prasarana, tetapi juga kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia. Banyak program yang tidak bisa berjalan tanpa dukungan OPD lain,” tegasnya. Ia berharap Rakerkesda menjadi pangkal lahirnya ide-ide praktis yang dapat segera diterapkan di lapangan.
Bupati Tekankan Akses Tanpa Sekat Sosial
Dalam sambutannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa kesehatan merupakan indikator kunci dalam pembangunan daerah. Karena itu, pelayanan kesehatan harus terus dibenahi sebagai prioritas utama.
“Rapat kerja ini penting agar kita dapat merumuskan perbaikan berkelanjutan. Masyarakat harus semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan, tanpa melihat status sosial,” kata Bupati.
Ia menekankan bahwa kerja sama seluruh OPD menjadi syarat mutlak terwujudnya transformasi layanan kesehatan.
“Setiap OPD punya peran. Dengan kolaborasi yang kuat, akses kesehatan bagi masyarakat dapat semakin terbuka dan merata,” tutupnya.
