Tanjungtv.com – Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Menurut data terbaru Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebanyak 17.000 warga KLU tercatat dalam kategori ini. Namun, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, mengungkapkan bahwa angka ini masih bersifat indikatif.
“Dulu data yang kami terima menyebutkan angka 33.000, tapi setelah verifikasi dan validasi, jumlahnya hanya 1.045. Saat ini, kami yakin jumlah itu bisa lebih kecil lagi,” jelas Fathurrahman dalam keterangannya, Sabtu (11/1).
Apa Itu Kemiskinan Ekstrem?
Kemiskinan ekstrem tidak hanya bicara soal penghasilan, tapi juga akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal yang layak. Ketiadaan layanan sosial dan keterbatasan akses informasi juga jadi penyumbang signifikan.
“Masih banyak warga kita yang tidak punya cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kami terus mengupayakan berbagai bentuk intervensi untuk membantu mereka keluar dari lingkaran ini,” tambahnya.
Intervensi yang Berdampak
Dinas Sosial PPPA KLU telah aktif menyalurkan bantuan seperti sembako, alat masak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Di sisi lain, Dinas PUPRPKP KLU juga menggencarkan pembangunan rumah layak huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya ini.
“Kami tidak hanya memberikan sembako. Untuk mereka yang memiliki semangat usaha, kami bantu dengan alat-alat yang sesuai. Jadi bantuannya lebih tepat sasaran,” ungkap Fathurrahman.
Verifikasi Data Jadi Kunci
Saat ini, tim di lapangan tengah melakukan verifikasi ulang untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di KLU benar-benar akurat. Hasil sementara menunjukkan angka kemungkinan berada di bawah 1.000 pada 2025.
“Kalau datanya sudah solid, kami bisa mengalokasikan anggaran yang lebih efektif. Sayangnya, data final ini belum tersedia sehingga anggaran di APBD 2025 belum dialokasikan. Kami harap bisa masuk dalam APBD perubahan,” paparnya.
Menuju 2026 Tanpa Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada 2026. Meski ambisius, KLU optimis mampu mencapainya dalam dua tahun ke depan dengan sinergi semua pihak.
“Kami mungkin belum bisa mencapai nol persen tahun depan, tapi dua tahun lagi, Insyaallah kami bisa. Ini membutuhkan kerja keras dari semua OPD dan tentunya dukungan penuh dari masyarakat,” pungkas Fathurrahman.
Semangat Baru, Harapan Baru
Dengan intervensi yang semakin terarah, KLU kini berada di jalur yang tepat untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Tidak hanya soal data, tapi juga memastikan setiap bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama.
“Kita percaya, kemiskinan ekstrem bukan akhir cerita. Dengan langkah yang tepat, semua bisa berubah.”
