Tanjungtv.com – Krisis air bersih yang melanda Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, telah berlangsung selama enam bulan terakhir. Warga yang biasanya menggantungkan hidup dari sektor pariwisata dan peternakan kini terpaksa menjual ternak mereka dengan harga murah akibat kesulitan dalam menyediakan air bersih untuk kebutuhan ternak.
Masrun, Kepala Dusun Gili Meno, mengungkapkan bahwa krisis ini telah menyebabkan kondisi ekonomi warganya semakin terpuruk. Sebanyak 21 ekor sapi harus dijual dengan harga total Rp 49,6 juta, jauh di bawah harga normal. Ternak yang biasanya menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi warga kini menjadi beban karena tidak ada air yang cukup untuk merawatnya.
“Warga kami sudah kehabisan cara. Selama enam bulan kami harus berjuang mendapatkan air bersih, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk ternak. Namun, distribusi air dari pemerintah daerah tidak mencukupi,” ungkap Masrun saat ditemui di Kantor Ombudsman NTB, Senin (14/10/2024), ketika mendampingi warga dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB untuk konsultasi terkait krisis ini.
Amri Nuryadin, Direktur Walhi NTB, menambahkan bahwa krisis air di Gili Meno bukan hanya sekadar masalah ketersediaan air untuk minum dan kebutuhan domestik, tetapi juga telah memengaruhi perekonomian masyarakat secara signifikan. “Ketika air bersih tidak tersedia, dampaknya bukan hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ketahanan pangan dan ekonomi warga. Kematian ternak ini adalah salah satu buktinya,” ujarnya.
Amri juga menjelaskan bahwa selain masalah air bersih, aktivitas perusahaan PT TCN di Gili Meno memperparah situasi. Izin operasional perusahaan tersebut telah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun perusahaan tetap memaksakan diri untuk beroperasi. “Ini jelas-jelas merusak ekosistem laut dan memperburuk situasi di Gili Meno, yang sudah tertekan oleh krisis air,” tambahnya.
Selain sapi, warga juga melaporkan bahwa 12 kambing milik Haji Nuh, seorang warga setempat, mati karena dehidrasi. Kematian ternak ini membuat pendapatan warga dari sektor peternakan menurun drastis. Kondisi ini semakin menggarisbawahi bahwa krisis air di Gili Meno telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Masrun berharap agar pemerintah daerah maupun provinsi lebih serius dalam menangani krisis ini. “Kami ini salah satu destinasi pariwisata utama di Lombok Utara, yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Namun, kebutuhan dasar kami tidak terpenuhi. Kami minta pemerintah segera mengambil tindakan nyata,” tegasnya.
Saat ini, distribusi air bersih di Gili Meno masih dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Utara, namun menurut Masrun, hal tersebut tidak berjalan maksimal. Warga sering kali harus berebut air, karena stok yang tersedia tidak mencukupi untuk semua.
Amri menutup dengan menyampaikan bahwa Walhi NTB bersama warga akan melayangkan laporan resmi ke Ombudsman NTB terkait kelalaian pemerintah daerah dalam menangani krisis air bersih di Gili Meno. “Kami berharap dengan langkah ini, ada solusi konkret yang bisa segera diambil oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini,” pungkasnya.
