Tanjungtv.com – sebuah surga wisata yang terletak di Nusa Tenggara Barat, kini tengah dilanda krisis air bersih. Persoalan yang awalnya hanya masalah penyediaan air, kini berkembang menjadi polemik panas yang melibatkan berbagai pihak, dari akademisi hingga pengusaha besar, bahkan pemerintah. Dalam pusaran ini, kritik keras muncul terkait dugaan kepentingan politik dan ekonomi yang menyelimuti konflik tersebut.
Kepentingan Tersembunyi dan Aliran Uang Gelap
Salah satu kritik tajam datang dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Zainal Asikin. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menangani krisis air bersih di Gili Trawangan dipengaruhi oleh aliran uang yang tidak transparan. “Ada indikasi kuat bahwa uang mengalir kemana-mana, hingga membuat pemerintah daerah mati-matian membela PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), meskipun izinnya telah dicabut,” ujar Prof. Asikin dengan tegas.
Izinnya Dicabut, Tapi Tetap Dibela
Keputusan pemerintah untuk terus membela PT TCN, meskipun perusahaan ini sudah terbukti mencemari lingkungan, semakin menambah kebingungan publik. Izinnya telah dicabut oleh Pemerintah Pusat, namun Pemda Nusa Tenggara Barat dan Lombok Utara terus mendukung perusahaan tersebut untuk tetap beroperasi. “Ini sungguh tidak masuk akal. Kalau alibinya demi kepentingan masyarakat, seharusnya izin diberikan kepada perusahaan yang lebih peduli lingkungan, bukan yang terbukti mencemarkan,” sindir Asikin.
PT GNE, Alternatif yang Terlupakan
Prof. Asikin menegaskan bahwa PT Gerbang NTB Emas (GNE), perusahaan milik Pemprov NTB yang sebelumnya menangani penyediaan air bersih di Gili Trawangan, sebenarnya mampu memberikan solusi yang lebih baik. “PT GNE memiliki izin resmi dan sudah berpengalaman dalam menyediakan air bersih tanpa merusak lingkungan. Jadi, kenapa pemerintah tidak mendukung perusahaan ini?” tanyanya.
Menurut Asikin, salah satu faktor yang memperumit situasi adalah persaingan antar pengusaha yang ingin menguasai sumber daya air bersih di Gili Trawangan. “Persaingan ekonomi ini mempengaruhi keputusan pemerintah. Modal mengalir ke berbagai pihak, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil langkah yang tepat,” tambahnya.
Pemerintah Harus Bertindak Tegas
Langkah terbaik, menurut Prof. Asikin, adalah mendukung PT GNE untuk melanjutkan pengelolaan air bersih di Gili Trawangan. “Sudah jelas, PT TCN mencemari lingkungan. Izin mereka sudah dicabut, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak boleh ada tawar-menawar lagi,” katanya. Ia juga menekankan bahwa PT GNE sudah memiliki izin dan mesin-mesin yang dapat segera digunakan untuk melanjutkan penyediaan air bersih.
Pemda KLU dan Pemprov NTB Dinilai Lambat
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemerintah Provinsi NTB juga tidak lepas dari kritik. Mereka dinilai lambat dan tidak efektif dalam menangani krisis ini. “Masalah air bersih di Gili Trawangan ini bukan hal baru. Namun, pemerintah tampaknya lebih sibuk mengurus politik daripada menyelesaikan masalah yang sebenarnya,” ujar Asikin.
Forkopimda Akan Bahas Krisis Ini
Menanggapi kritik ini, Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, mengatakan bahwa Pemprov NTB akan membahas masalah ini dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Kami hanya mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemda KLU. Tapi, keputusan harus berdasarkan kepentingan masyarakat luas,” jelas Fathul Gani. Ia menambahkan bahwa masalah ini harus segera ditangani karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sementara itu, masyarakat Gili Trawangan semakin mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi konkret. Krisis air bersih yang berkepanjangan telah berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari dan industri pariwisata di pulau ini. “Kami hanya ingin air bersih kembali. Pemerintah harus segera bertindak dan jangan biarkan politik dan uang menghalangi kebutuhan dasar kami,” ujar salah satu warga setempat.
Di tengah berbagai kritik dan kepentingan yang bertabrakan, solusi bagi krisis air bersih di Gili Trawangan masih belum terlihat jelas. Apa yang tampak di permukaan adalah persaingan pengusaha dan pengaruh uang dalam keputusan-keputusan penting pemerintah. Namun, bagi warga Gili Trawangan, harapan mereka sederhana: air bersih yang layak, tanpa harus terjebak dalam pusaran politik dan ekonomi.
