Tanjungtv.com — Krisis air bersih yang melanda Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) di Kabupaten Lombok Utara semakin memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Ancaman meningkatnya pengangguran dan kriminalitas mulai mengintai kawasan tersebut, di tengah ketidakpastian terkait solusi air bersih yang hingga kini belum ada kepastian.
Sejak pencabutan izin operasional PT TCN sebagai satu-satunya pemasok air bersih di kawasan Gili Tramena oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tanggal 24 Oktober 2024, situasi di Gili Tramena semakin genting. PT TCN yang selama ini bermitra dengan PDAM Lombok Utara telah menyediakan suplai air bersih untuk ribuan penduduk dan pelaku usaha. Dengan pencabutan ini, Gili Tramena kini berada di ambang krisis air yang mengancam kelangsungan pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal.
Menurut Vicky Hanoy, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lombok Utara, jika krisis air bersih ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi yang cepat dari pemerintah, setidaknya 4.000 hingga 5.000 pekerja di Gili Tramena, khususnya di Gili Trawangan, terancam kehilangan pekerjaan mereka. “Air bersih adalah kunci utama bagi operasional hotel, restoran, dan berbagai usaha di Gili. Tanpa air bersih, semuanya akan berhenti beroperasi,” ujar Vicky. Kondisi ini tidak hanya menghantam sektor usaha, tetapi juga akan meningkatkan angka pengangguran di Lombok Utara, daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Ancaman pengangguran ini diperkirakan akan berdampak lebih luas. Mayoritas tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pariwisata di Gili Tramena adalah penduduk lokal Lombok Utara. Jika krisis air tidak segera diatasi, ratusan hingga ribuan pekerja bisa kehilangan mata pencaharian dalam waktu singkat, menciptakan tekanan ekonomi yang berat bagi masyarakat setempat. Banyak di antara mereka adalah pekerja harian yang sangat bergantung pada stabilitas pekerjaan di industri pariwisata.
Selain ancaman pengangguran, Vicky juga menyoroti potensi meningkatnya angka kriminalitas di daerah tersebut sebagai akibat dari krisis ini. “Ketika ribuan orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan, maka tak bisa dipungkiri bahwa risiko munculnya tindak kriminal akan meningkat. Orang-orang yang kehilangan pendapatan bisa terdorong untuk melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup,” tambahnya. Meningkatnya pengangguran secara langsung terkait dengan peningkatan potensi kejahatan, terutama di kawasan yang menjadi pusat kegiatan wisata internasional seperti Gili Tramena.
Krisis air ini juga memperburuk citra pariwisata Lombok Utara di mata dunia internasional. Berdasarkan data dari asosiasi hotel dan restoran, beberapa agen perjalanan luar negeri dan wisatawan sudah mulai membatalkan pemesanan mereka untuk liburan di Gili Tramena. Dampaknya, tidak hanya terbatas pada Gili, tetapi juga menyebar hingga ke wilayah lain seperti Kota Mataram dan daerah wisata lainnya di Lombok. Sejumlah hotel di Mataram, misalnya, melaporkan penurunan jumlah tamu, karena kekhawatiran wisatawan internasional bahwa krisis air di Gili juga terjadi di seluruh Lombok.
Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lombok Utara, Lalu Kusnawan, menegaskan bahwa jika krisis air ini tidak segera diselesaikan, Gili Tramena akan mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki. “Krisis air ini bukan hanya soal air. Ini soal kelangsungan ekonomi Lombok Utara. Jika pariwisata di Gili rusak, maka untuk mengembalikan wisatawan dan membangun ulang citra positif Gili akan memakan waktu bertahun-tahun,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa dampak jangka panjangnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama PDAM setempat diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan krisis ini. Namun hingga kini, meskipun berbagai pertemuan sudah dilakukan antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan PDAM, belum ada solusi yang jelas. Alternatif untuk mengimpor air bersih dari daratan Lombok dianggap tidak ekonomis bagi sebagian besar pelaku usaha, mengingat biaya pengangkutan yang sangat tinggi. Untuk membawa satu tangki air dari daratan ke Gili Tramena, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya sekitar Rp4,5 juta per tangki. Sementara itu, hotel besar di Gili bisa membutuhkan tiga tangki air bersih per hari, yang berarti mereka harus mengeluarkan biaya sekitar Rp10 juta per hari hanya untuk air.
Biaya yang membengkak ini tentu menambah beban operasional bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya akan membuat banyak bisnis di Gili terancam gulung tikar. Jika kondisi ini berlanjut, bukan hanya sektor pariwisata yang akan runtuh, tetapi juga ekonomi Lombok Utara secara keseluruhan.
Ancaman pengangguran dan meningkatnya kriminalitas di Gili Tramena harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, perlu bergerak cepat untuk memastikan ketersediaan air bersih yang stabil di Gili Tramena, sebelum krisis ini memicu masalah sosial yang lebih luas dan berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Sebab, ketika air tak lagi mengalir di Gili, maka bukan hanya usaha yang terhenti, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bernaung di bawahnya.
Sebagai pintu masuk pariwisata internasional di NTB, keberlangsungan Gili Tramena sangatlah vital. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi ribuan penduduk Lombok Utara yang bergantung pada sektor ini. Krisis air bersih di Gili Tramena harus segera diselesaikan sebelum menjadi krisis sosial yang lebih besar, dengan dampak jangka panjang yang tak hanya melanda ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
