Tanjungtv.com – Provinsi NTB memasuki fase krusial dalam upaya menjaga keselamatan lalu lintas setelah anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) NTB dipangkas drastis dalam APBD 2026. Alokasi yang tahun ini mencapai Rp 33,29 miliar anjlok menjadi hanya Rp 11,19 miliar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius dari DPRD NTB, terutama di tengah upaya pemerintah menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata dunia.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Suharto, menilai pemangkasan itu menyentuh titik paling sensitif: Program Penyelenggaraan LLAJ yang merosot dari Rp 19,4 miliar menjadi cuma Rp 140 juta. “Ini sangat ironis. Kebutuhan keselamatan transportasi kita masih sangat tinggi,” ujarnya, kemarin (18/11).
Salah satu persoalan akut adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan provinsi. Banyak ruas yang gelap total sehingga membahayakan pengguna jalan, termasuk wisatawan yang melintasi jalur menuju destinasi favorit. “Saya yakin kondisi ini merata di berbagai kabupaten,” ucap Suharto.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, mengungkapkan hasil kajian Dishub NTB yang menunjukkan hanya 30 persen lampu jalan yang menyala, sisanya 70 persen mati. “Kita ingin pariwisata NTB jadi destinasi dunia, tapi jalan masih gelap,” kritiknya.
Konco menilai sisa anggaran Rp 140 juta untuk keselamatan jalan sangat tidak masuk akal, sementara kebutuhan pengadaan lampu jalan, rambu, dan marka semakin mendesak. Untuk menutup kekurangan tersebut, Dishub diminta lebih kreatif, termasuk menggandeng pemerintah kabupaten/kota agar ikut menganggarkan lampu jalan di APBD masing-masing.
Selain itu, Pemprov dinilai perlu melibatkan pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB untuk membenahi ruas jalan nasional. “Harus ada MoU dengan pusat,” tegas Konco.
Dishub NTB sendiri mulai mencari terobosan. Mereka meminta dukungan dari program Pokir anggota DPRD NTB untuk kebutuhan mendesak, serta mengupayakan sumber pendapatan di luar APBD. Di antaranya pemanfaatan 30–40 persen dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) untuk lampu dan marka jalan, serta rencana mengambil alih pengelolaan Jasa Labuh di Zona Ekonomi 12 Mil Laut yang berpotensi menghasilkan Rp 30–50 juta per tahun.
Namun seluruh skema itu tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Tanpa langkah cepat, NTB berpotensi menghadapi paradoks besar: mendorong pariwisata kelas dunia, tetapi membiarkan jalanan tetap gelap dan tidak aman bagi warganya sendiri.
