Tanjungtv.com – Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk kesebelas kalinya secara beruntun, Pemda KLU meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekor ini menegaskan konsistensi Lombok Utara sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan anggaran paling disiplin dan transparan di Indonesia.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, tak menyembunyikan kebanggaannya atas pencapaian ini. “Alhamdulillah, ini buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang berkomitmen menjalankan prinsip akuntabilitas. Tidak mudah mempertahankan WTP selama 11 tahun, tapi kami buktikan bahwa konsistensi itu mungkin,” ujarnya dengan semangat.
Najmul menegaskan, kunci keberhasilan KLU terletak pada kepatuhan terhadap regulasi dan sistem pengawasan yang ketat. “Setiap rupiah dana rakyat harus dikelola dengan benar. Jika ada temuan dari BPK, kami langsung koreksi. Tapi target kami ke depan, zero kesalahan!” tegasnya, optimis menatap WTP ke-12 di tahun mendatang.
Standar Tinggi BPK: Empat Pilar Penilaian
Suparwadi, Kepala Perwakilan BPK NTB, mengungkapkan bahwa opini WTP bukanlah penghargaan biasa. Ada empat kriteria ketat yang harus dipenuhi: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi laporan, kepatuhan hukum, dan efektivitas pengendalian internal. “KLU melalui semua tahapan pemeriksaan kami, mulai dari audit dokumen hingga verifikasi lapangan, dengan hasil sempurna,” paparnya.
Ia juga memuji langkah progresif Pemda KLU yang menjadikan temuan BPK sebagai bahan perbaikan, bukan sekadar formalitas. “Ini contoh baik bagi daerah lain. WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan,” tambah Suparwadi.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Prestasi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dana APBD yang dikelola secara akuntabel telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan program pendidikan di KLU. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya, seperti jalan desa yang mulus, akses air bersih, dan beasiswa untuk anak kurang mampu.
“Kami berharap raihan WTP bisa memacu inovasi lainnya, seperti digitalisasi pelaporan keuangan dan partisipasi publik dalam pengawasan,” pungkas Najmul. Dengan semangat ini, Lombok Utara siap mempertahankan reputasinya sebagai role model tata kelola keuangan daerah di Indonesia.
Catatan Redaksi: Opini WTP adalah predikat tertinggi dalam audit BPK, membuktikan laporan keuangan suatu instansi bebas dari kesalahan material dan memenuhi standar hukum.
