Tanjungtv.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Acara yang berlangsung di Lotara Point, Kecamatan Pemenang, Selasa (6/5), dihadiri oleh Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri, Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, serta perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Wakil Bupati Kusmalahadi menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, program prioritas, dan target pembangunan lima tahun ke depan. “Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan dokumen RPJMD,” ujarnya.
Kemiskinan Turun, Ekonomi Tumbuh Positif
KLU mencatat kemajuan signifikan dalam penurunan angka kemiskinan, dari 43,12% (2008) menjadi 23,96% (2024). Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif, mencapai 4,28% di 2024 setelah sempat terkontraksi -7,46% selama pandemi. Namun, tantangan seperti kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan ketahanan air masih menjadi pekerjaan rumah.
Untuk itu, Pemda KLU akan memprioritaskan tiga strategi utama:
Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses lapangan kerja dan program sosial.
Hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.
Penguatan pariwisata sebagai penggerak ekonomi inklusif.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk swasta, perbankan, dan lembaga masyarakat, untuk bersama-sama memajukan Lombok Utara,” ajak Kusmalahadi.
Partisipasi Publik dan Sinergi Antar-Lembaga
Kepala Bappeda KLU Gatot Sugiarto menyebutkan, Musrenbang diikuti 300 peserta dari berbagai unsur, termasuk generasi milenial, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Sebelumnya, pada 30 April 2025, telah digelar Forum Perangkat Daerah untuk menyepakati indikator Renstra 2025–2029.
Visi pembangunan KLU, “Bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju”, dirancang selaras dengan RPJMD Provinsi NTB dan RPJMN menuju Indonesia Emas 2045. Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menekankan pentingnya dokumen yang adaptif dan terukur. “DPRD akan mengawal implementasi RPJMD agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi, KLU berkomitmen menjadikan RPJMD sebagai peta jalan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
